
Karo, Obor Rakyat – Kasus dugaan perusakan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan di Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, terus menuai sorotan tajam. Salah seorang tokoh pemuda setempat yang akrab disapa Alvin, mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan.
Dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026), Alvin menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan terbuka sangat diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menyelamatkan kelestarian ekosistem Gunung Sibayak.
”Besar harapan kami kepada Kapolda Sumut agar segera membentuk tim independen untuk mengungkap secara terang-benderang dalang di balik perusakan hutan Gunung Sibayak yang terjadi beberapa hari lalu,” ujar Alvin.
Ia memaparkan, kerusakan parah terjadi akibat pengerahan alat berat jenis ekskavator yang membabat vegetasi hutan pegunungan termasuk ekosistem hutan pandan untuk membuka jalur selebar 5 hingga 6 meter hingga mencapai area kawah dan puncak gunung.
Meskipun pembukaan jalur tersebut sempat dikaitkan dengan dalih pembuatan jalur evakuasi, langkah itu dinilai telah melanggar aturan karena merusak zona konservasi.
Permasalahan ini mencuat ke publik setelah beredar luas video kegiatan lomba balap motor trail bertajuk “Sibayak Mountain Enduro, Offroad ke Puncak Gunung Sibayak” yang digelar pada Minggu (15/11/2026), di mana para peserta melintasi jalur berlumpur bekas pembukaan hutan tersebut.
Sebagai dampak dari aktivitas perusakan dan pemulihan kawasan, jalur pendakian Gunung Sibayak yang sebelumnya telah ditutup sementara sejak 15 Oktober 2026, kini resmi diperpanjang masa penutupannya hingga 5 Desember 2026 mendatang.
Di sisi lain, Alvin turut menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, yang telah merespons cepat keluhan masyarakat dengan meninjau langsung lokasi kerusakan di Gunung Sibayak beberapa hari lalu.
”Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Bapak Gubernur Bobby Afif Nasution yang sudah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Kini, masyarakat menanti ketegasan aparat penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang bertanggung jawab,” tutupnya. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi