Bondowoso, Obor Rakyat – Polemik penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Bondowoso kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah tokoh dan kepala desa (Kades) mengungkapkan keresahan atas ketidaktepatan data penerima manfaat yang menyebabkan banyak warga layak bantuan justru tidak kebagian.
Su’udi mantan Kades Ardisaeng, Kecamatan Pakem menyoroti langsung persoalan tersebut. Ia menyebut penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat tidak sesuai harapan masyarakat karena hanya sebagian kecil warga yang menerima.
“Hanya 30 persen saja yang dapat. Bantuan seperti ini malah menimbulkan kesengsaraan, bukan kebahagiaan,” tegasnya, Jumat (25/7/2025).
Su’udi menilai bahwa kesalahan terjadi karena data penerima tidak mengacu pada data terbaru yang dimiliki desa. Hal itu berdampak pada banyak warga kurang mampu yang hanya bisa menyaksikan tetangganya menerima bantuan tanpa tahu kapan giliran mereka.
Senada dengan itu, Pj. Kades Kupang, Kecamatan Pakem, Aziz Efendi, turut mengeluhkan kondisi serupa. Menurutnya, dari sekitar seribu warga yang tercatat berhak menerima, hanya sekitar 300 orang yang mendapatkan bantuan beras dari Bulog.
“Setiap kali bantuan turun, kami mulai gelisah. Karena pasti akan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat,” ungkap Aziz saat ditemui di ruang kerjanya.
Pihaknya pun telah mencoba mencari solusi melalui pendekatan ke berbagai instansi terkait, namun belum menemukan titik terang. Aziz menegaskan pentingnya keterlibatan penuh pemerintah desa dalam pendataan penerima bantuan.
“Kami harap data penerima bantuan benar-benar diambil dari desa, karena kami yang paling tahu kondisi riil masyarakat. Jangan sampai pakai data lama yang tidak relevan lagi,” pungkasnya.
Program bantuan pangan merupakan langkah strategis pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada akurasi data dan keadilan distribusi.
Kondisi di Bondowoso menjadi cerminan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam proses pendataan adalah hal krusial. Tanpa itu, alih-alih mengurangi beban rakyat, bantuan justru berpotensi memicu ketidakpercayaan dan konflik sosial di tingkat akar rumput. (*)