Jakarta, Obor Rakyat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan delapan titik rawan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya melonjak drastis hingga Rp171 triliun pada 2026.
Besarnya dana tersebut dinilai belum diimbangi dengan kesiapan regulasi teknis dan sistem pengawasan yang memadai.
Temuan ini berasal dari kajian Direktorat Monitoring KPK yang menyoroti sejumlah celah dalam tata kelola program.
Mulai dari lemahnya aturan teknis, potensi konflik kepentingan, hingga kompleksitas rantai distribusi yang dinilai berisiko membuka ruang praktik korupsi.
Dalam pendekatan khas “Narasi news”, persoalan ini tidak hanya soal potensi penyimpangan, tetapi juga mencerminkan bagaimana kebijakan besar kerap berpacu dengan waktu tanpa fondasi sistem yang matang.
Delapan Titik Rawan Korupsi
KPK mengidentifikasi delapan area krusial yang berpotensi bermasalah, di antaranya:
- Regulasi teknis yang belum komprehensif
- Potensi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra
- Inefisiensi dalam struktur pembiayaan
- Kompleksitas rantai pasok distribusi makanan
- Lemahnya sistem pengawasan internal
- Risiko penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa
- Kurangnya transparansi seleksi vendor
- Minimnya standar operasional prosedur (SOP) yang baku
Kondisi ini memperlihatkan bahwa program berskala besar seperti MBG tidak hanya membutuhkan niat politik, tetapi juga desain tata kelola yang presisi.
Audit Menyeluruh Jadi Kunci
Untuk meminimalkan risiko, KPK mendorong dilakukannya audit menyeluruh sebelum implementasi penuh program.
Salah satu instrumen yang disiapkan adalah audit PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu).
Audit ini diharapkan dapat:
- Menguji kesiapan sistem keuangan
- Mengidentifikasi potensi kebocoran anggaran sejak awal
- Memastikan mekanisme distribusi berjalan transparan
KPK juga menekankan bahwa audit bukan sekadar formalitas, melainkan langkah preventif untuk mencegah praktik rente dalam program bantuan publik.
Fokus Pengawasan: Dari Dapur hingga Distribusi
Pengawasan tidak hanya akan dilakukan di level pusat, tetapi juga menyasar aspek teknis di lapangan.
Beberapa fokus utama meliputi:
- Distribusi logistik makanan
- Kualitas dan standar gizi menu
- Transparansi dalam pemilihan mitra penyedia
Hal ini penting mengingat MBG menyasar kelompok rentan, sehingga setiap penyimpangan tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga kualitas layanan publik.
Lonjakan Anggaran Jadi Sorotan
KPK menilai lonjakan anggaran dari Rp71 triliun pada 2025 menjadi Rp171 triliun pada 2026 sebagai faktor risiko utama. Kenaikan signifikan dalam waktu singkat berpotensi memicu ketidaksiapan sistem, terutama jika tidak diiringi penguatan regulasi.
Dalam konteks ini, MBG menjadi contoh bagaimana ambisi kebijakan besar harus berjalan beriringan dengan kesiapan institusi.
Rekomendasi: Benahi dari Hulu ke Hilir
Sebagai langkah perbaikan, KPK merekomendasikan:
- Peninjauan ulang struktur biaya program
- Penyusunan regulasi teknis yang detail
- Penguatan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah
- Penerapan sistem pengawasan berlapis
Lebih dari itu, KPK menekankan pentingnya membangun sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi