Jember, Obor Rakyat — Ratusan warga yang mengaku terdampak aktivitas PT Imasco Asiatic menggelar konsolidasi akbar di Dusun Sadengan, Desa Kasiyan Timur, Kabupaten Jember, Minggu (26/4/2026).
Aksi ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil dalam satu wadah perjuangan bernama Jember Selatan Bersatu (JSB).
Konsolidasi tersebut dihadiri sejumlah kelompok, di antaranya LSM MAKI Jawa Timur, Forum Pemuda Kapuran (FPK), hingga Laskar Jahanam. Mereka menyuarakan keresahan yang sama: dampak aktivitas industri terhadap kehidupan sehari-hari warga.
Ketua Laskar Jahanam, Dwi Agus, dalam orasinya menegaskan bahwa masyarakat setempat merasa belum sepenuhnya menikmati kemerdekaan di tanah sendiri.
Ia menyerukan persatuan warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
“Warga ingin hidup sejahtera, tapi realitanya masih merasa terpinggirkan. Karena itu kita harus bersatu,” ujarnya di hadapan massa.
Menurutnya, pembentukan JSB menjadi langkah strategis agar perjuangan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Konsolidasi ini juga disebut berada dalam koordinasi LSM MAKI Jawa Timur.
Sorotan lain datang dari Ketua Forum Pemuda Kapuran, Jainul Arifin, yang menyinggung maraknya truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang melintas di wilayah tersebut.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera menerbitkan peraturan daerah (Perda) untuk mengatur jam operasional kendaraan berat tersebut.
“Truk ODOL ini sangat mengganggu aktivitas warga, termasuk anak sekolah. Perda menjadi solusi agar ada kepastian dan perlindungan bagi masyarakat,” kata Jainul.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan warga hingga ke berbagai pihak terkait.
Ia juga menyoroti mekanisme penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.
Menurut Heru, ke depan distribusi CSR tidak lagi melalui kepala desa, melainkan akan disalurkan melalui paguyuban masyarakat yang akan dibentuk.
“Langkah ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyaluran CSR bagi warga terdampak,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil konsolidasi akan diformalkan melalui notaris sebagai bentuk kesepakatan bersama yang mengikat. Dengan begitu, setiap pihak memiliki komitmen yang jelas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Aksi konsolidasi ini menandai menguatnya gerakan warga Jember Selatan dalam menuntut keadilan lingkungan dan sosial. Mereka berharap pemerintah daerah serta pihak perusahaan dapat merespons tuntutan tersebut secara konkret, bukan sekadar janji. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi