Bondowoso, Obor Rakyat — Penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp 382 juta yang melibatkan oknum pengacara asal Surabaya berinisial AGN kembali memasuki fase krusial. Kuasa hukum pelapor mendesak Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso untuk tidak menunda proses penegakan hukum dan segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tanpa terkooptasi oleh proses keperdataan yang tengah berjalan.
Sikap tegas tersebut disampaikan oleh Andari Firdaus dari AFA’S Law Firm & Associates, selaku kuasa hukum korban (Setiadarma), seusai menyerahkan surat tindak lanjut administrasi hukum di Mapolres Bondowoso pada Jumat (24/7/2026).
Argumentasi Hukum: Asas Independensi Perkara Pidana
Pihak pelapor mengkritik kecenderungan penundaan penyidikan dengan dalih menanti proses banding dalam perkara perdata.
Menurut Andari, berdasarkan pertimbangan yuridis dalam salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 5—khususnya pada halaman 63 hingga 65—gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) justru karena belum adanya amar pidana yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
”Kami berharap penyidik mencermati ratio decidendi putusan tersebut secara komprehensif. Tidak ada doktrin maupun dasar hukum yang membenarkan penundaan pemeriksaan terhadap tersangka hanya karena adanya dinamika banding di ranah keperdataan,” tegas Andari.
Ia juga menambahkan bahwa hasil konsultasi yuridis dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengonfirmasi independensi proses penyidikan pidana.
Secara hukum acara, penyidikan tidak memiliki keterikatan langsung yang dapat menangguhkan kewenangan penyidik untuk memanggil dan memeriksa tersangka.
Buka Peluang Restorative Justice, Siapkan Opsi Praperadilan
Kendati menuntut akselerasi penyidikan, pihak pelapor tetap membuka ruang penyelesaian di luar persidangan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ) setelah pemeriksaan tersangka dilaksanakan.
Namun, jika mediasi gagal mencapai kesepakatan, proses penuntutan dinilai wajib dilanjutkan hingga ke meja hijau demi menjamin kepastian hukum.
Guna mengantisipasi potensi undue delay atau stagnasi penanganan perkara, tim kuasa hukum menegaskan telah menyiapkan implikasi hukum lanjutan terhadap institusi penegak hukum terkait.
”Apabila terjadi penundaan yang tidak berdasar, kami siap menempuh jalur praperadilan atau mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap institusi terkait. Kami berdiri di atas pijakan hukum yang solid, termasuk perlindungan bagi pelapor sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 144 KUHAP,” ungkapnya.
Respon Penyidik dan Komitmen Lanjutan
Sikap progresif pelapor direspons penyidik Polres Bondowoso dengan menyatakan akan segera melakukan koordinasi lanjutan bersama Polda Jawa Timur.
Pihak kepolisian berkomitmen menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan, merencanakan pemanggilan resmi terhadap tersangka AGN, serta memfasilitasi forum dialog dalam koridor Restorative Justice.
Pihak pelapor menegaskan akan mengawal ketat realisasi komitmen institusi kepolisian tersebut demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi korban. (*)
Penulis: Latif J