Simalungun, Obor Rakyat — Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menggelar Rapat Pendahuluan (Entry Meeting) terkait permohonan pendampingan hukum atas Pelaksanaan Kegiatan Fisik Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2026.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Kejari Simalungun pada Senin (10/8/2026) sore ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Datun, Alvonso Manihuruk, bersama tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Turut hadir Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Frits Ueki Prapanca Damanik, beserta jajaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Mitigasi Risiko Hukum Sejak Dini
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman serta langkah preventif dalam mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko hukum sejak tahap persiapan.
Kasi Datun Kejari Simalungun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas selama proses pengerjaan.
”Seluruh proses pelaksanaan kegiatan harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang baik dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Alvonso dalam arahannya.
Sasar 58 Titik Satuan Pendidikan
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Frits Ueki Prapanca Damanik, memaparkan bahwa pendampingan hukum ini mencakup kurang lebih 58 titik kegiatan fisik yang tersebar di wilayah Kabupaten Simalungun, meliputi:
- PAUD: 4 paket kegiatan
- Sekolah Dasar (SD): 22 paket kegiatan
- Sekolah Menengah Pertama (SMP): 32 paket kegiatan
Saat ini, seluruh pengerjaan masih berada dalam tahap persiapan administratif dan belum ada paket yang masuk tahap kontrak maupun pengerjaan lapangan. Hal ini dinilai sebagai momentum tepat untuk mematangkan kesiapan teknis, administrasi, dan aspek hukum.
Antisipasi Potensi Hambatan Lapangan (AGHT)
Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak turut mendeteksi sejumlah potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) di lapangan.
Beberapa isu strategis yang disoroti antara lain:
- Keterbatasan pasokan semen di wilayah Kabupaten Simalungun.
- Fluktuasi harga material bangunan.
- Potensi kendala cuaca akibat curah hujan yang tinggi.
Rencana pengerjaan fisik ini ditargetkan berlangsung selama 90 hari kalender, yang dilanjutkan dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender pascatanda tangan berita acara penyelesaian pekerjaan.
Langkah Tindak Lanjut
Sebagai tindak lanjut dari Entry Meeting ini, tim JPN Kejari Simalungun akan segera melakukan telaah mendalam terhadap berkas permohonan pendampingan hukum.
Langkah ini menegaskan komitmen Kejari Simalungun dalam mengawal pembangunan daerah agar berjalan tertib, tepat waktu, serta terhindar dari permasalahan hukum di kemudian hari. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi