Situbondo, Obor Rakyat — Warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang menggunakan nama Presiden, jabatan, maupun fasilitas kekuasaan untuk memengaruhi proses pemilihan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Permintaan itu disampaikan Gus Lilur menjelang Muktamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Gus Lilur mengaku menerima informasi mengenai dugaan adanya gerakan politik yang berupaya memengaruhi suksesi kepemimpinan PBNU.
Menurut dia, informasi tersebut menyebut adanya keterlibatan sejumlah pejabat yang berada di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo.
“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Minta Prabowo Pastikan Nama Presiden Tak Dipakai
Gus Lilur menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan jejaring yang melibatkan sembilan orang yang disebutnya berada di sekitar kekuasaan.
Nama-nama tersebut yakni Sufmi Dasco Ahmad, Teddy Indra Wijaya, Prasetyo Hadi, Jenderal TNI (Purn) Herindra, Saifullah Yusuf, Nusron Wahid, Juri Ardiantoro, Nasaruddin Umar, dan Irfan Yusuf.
Menurut Gus Lilur, informasi yang diterimanya menyebut kelompok tersebut menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
Namun, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak menyimpulkan bahwa gerakan tersebut merupakan kehendak Presiden Prabowo.
“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana: memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” ujarnya.
Soroti Rangkap Posisi Pemerintahan dan NU
Gus Lilur menilai dugaan keterlibatan pejabat negara dalam kontestasi internal NU perlu menjadi perhatian karena sejumlah nama yang disebut memiliki posisi strategis di pemerintahan maupun organisasi NU.
Ia menyoroti posisi Saifullah Yusuf yang saat ini menjabat Menteri Sosial sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU.
Nama Nusron Wahid juga disorot karena memiliki posisi di pemerintahan dan struktur NU.
Menurut Gus Lilur, hubungan antara kekuasaan negara dan organisasi keagamaan harus memiliki batas yang jelas.
“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” katanya.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik dugaan gerakan tersebut.
“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana: apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?” ujar Gus Lilur.
Minta Dugaan Pembiayaan Muktamar Dibuka
Selain dugaan intervensi politik, Gus Lilur mempertanyakan sumber pembiayaan apabila memang terdapat operasi untuk memobilisasi dukungan dalam Muktamar NU.
Ia mempertanyakan apakah terdapat penggunaan fasilitas negara, dana APBN, atau pembiayaan dari pihak swasta dan pengusaha.
“Kalau memang ada gerakan seperti yang saya dengar, dari mana dananya? Apakah ada penggunaan fasilitas negara? Apakah ada dana APBN yang digunakan? Apakah ada konglomerat yang membiayai? Semua itu harus dijawab secara terbuka jika memang ada,” katanya.
Meski demikian, Gus Lilur menegaskan dirinya tidak sedang menyatakan bahwa dana APBN telah digunakan untuk membeli suara dalam Muktamar.
“Saya tidak mengatakan itu sudah terjadi. Saya meminta agar kalau tidak terjadi, segera bantah dan pastikan tidak terjadi,” ujarnya.
Tegaskan Tak Mendukung Kandidat Tertentu
Gus Lilur menekankan bahwa persoalan utama bukan mengenai siapa yang akan menjadi Ketua Umum maupun Rais Aam PBNU. Menurut dia, setiap kandidat harus memperoleh kesempatan yang sama selama memenuhi aturan organisasi.
“Kalau Gus Kikin maju, silakan. Kalau Miftahul Akhyar maju, silakan. Kalau Yahya maju, silakan. Kalau ada calon lain, silakan. Tetapi jangan ada calon yang dimenangkan karena fasilitas kekuasaan,” katanya.
Ia berharap Muktamar ke-35 NU menjadi forum yang sepenuhnya menentukan kepemimpinan organisasi berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan kedekatan dengan penguasa.
“NU adalah organisasi ulama. Muktamar harus menjadi forum memilih kepemimpinan berdasarkan keulamaan, integritas, kapasitas, dan kemampuan mengkhidmatkan organisasi kepada umat dan bangsa. Bukan memilih karena siapa yang paling dekat dengan penguasa,” ujar Gus Lilur.
Minta Kiai dan Muktamirin Jaga Independensi NU
Gus Lilur juga menyerukan kepada para kiai, PWNU, PCNU, dan seluruh muktamirin agar menjaga independensi Muktamar ke-35 NU.
Ia meminta warga NU tidak merasa harus tunduk hanya karena ada pihak yang mengklaim membawa nama Presiden.
“Jangan takut. Jangan merasa bahwa karena seseorang membawa nama Presiden lalu kita harus tunduk. Muktamar adalah forum tertinggi NU. Kedaulatan NU ada di tangan muktamirin,” katanya.
Menurut Gus Lilur, yang dipertaruhkan dalam Muktamar bukan sekadar posisi Ketua Umum atau Rais Aam, melainkan marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam kehidupan bangsa.
Ia pun meminta Presiden Prabowo memberikan kepastian apakah dugaan gerakan tersebut merupakan kebijakan Presiden atau hanya manuver sejumlah pembantu yang mengatasnamakan kedekatan dengan kekuasaan.
“Presiden harus menjawab ini dengan tegas. Apakah benar Presiden menginginkan NU diarahkan kepada calon tertentu? Atau ini hanya ulah beberapa pembantunya yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden?” ujarnya.
Gus Lilur menutup pernyataannya dengan menyerukan agar setiap upaya intervensi dan politik uang dalam Muktamar NU dilawan melalui cara yang bermartabat dan sesuai hukum.
“NU bukan boneka penguasa. NU adalah bagian dari sejarah berdirinya republik. NU harus tetap menjadi organisasi yang merdeka, bermartabat, dan berdikari,” katanya. (*)
Penulis: Eko Apriyanto
Editor: Redaksi