Jakarta, Obor Rakyat — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN) periode 2008–2017, Hendi Prio Santoso.
Hendi terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam perkara kerja sama jual beli gas yang merugikan keuangan negara hingga 15 juta dolar AS atau sekitar Rp255 miliar.
Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani membacakan amar putusan tersebut dalam persidangan pada Kamis (20/8/2026). Selain hukuman badan, Hendi dikenai denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar 500 ribu dolar Singapura. Kewajiban uang pengganti tersebut dinyatakan tuntas karena telah diperhitungkan dari penyetoran yang dilakukan Hendi sebelumnya ke rekening penampungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
”Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” tegas Ni Kadek saat membacakan putusan.
Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang sebelumnya menuntut Hendi dengan pidana lima tahun penjara. Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan terdakwa merusak tata kelola BUMN, menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar, serta dilakukan di luar mekanisme resmi korporasi.
Hal yang meringankan meliputi sikap sopan terdakwa, status belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, serta iktikad baik mengembalikan dana 500 ribu dolar Singapura.
Vonis 5,5 Tahun Penjara untuk Pihak Swasta
Dalam berkas perkara yang sama, Majelis Hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Komisaris Utama sekaligus pemilik saham mayoritas PT IAE, Arso Sadewo.
Arso dijatuhi hukuman lima tahun six bulan penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp118,24 miliar.
Jika Arso tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Apabila asetnya tidak mencukupi, pidana tambahan berupa empat tahun penjara akan diberlakukan.
Konstruksi Perkara dan Kerugian Negara
Korupsi ini bermula dari skema kerja sama jual beli gas dengan mekanisme pembayaran di muka sebesar 15 juta dolar AS. Hasil audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengonfirmasi bahwa transaksi tersebut menyimpang dari ketentuan korporasi dan menyebabkan kerugian negara.
Dalam pelaksanaannya, Hendi bersama Arso Sadewo, Danny Praditya, dan Iswan Ibrahim dinilai melanggar prosedur transaksi. Hendi terbukti menerima dana 500 ribu dolar Singapura dari Arso Sadewo terkait pencairan anggaran kerja sama tersebut.
Kedua terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan tingkat pertama ini. (*)
Penulis: Achmad
Editor: Redaksi