Pematangsiantar, Obor Rakyat — Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Pematangsiantar melontarkan kritik keras terhadap pola pengamanan aparat dalam mengawal aksi unjuk rasa di depan Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar pada Senin (31/8/2026).
DPD KNPI menilai adanya celah pengamanan serius hingga berujung pada tindakan anarkis berupa insiden perusakan dan pembobolan pagar fasilitas negara tersebut.
Ketua DPD KNPI Kota Pematangsiantar, Arif Harahap, menegaskan bahwa pihak kejahatan anarkisme tidak boleh berlindung di balik hak penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
”Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati. Namun kebebasan tersebut harus dijalankan secara tertib dan bertanggung jawab. Aksi perusakan maupun pembobolan pagar fasilitas negara sudah melenceng dari prinsip penyampaian aspirasi yang damai,” tegas Arif dalam keterangan resminya.
Sistem Pengamanan dan Pemetaan Risiko Dipertanyakan
Selain menyoroti anarkisme massa, Arif secara khusus mempertanyakan kesiapan mitigasi risiko dan standar operasional penanganan aksi oleh pengaman di lapangan. Rumah Dinas Wali Kota dinilai sebagai objek vital dan simbol negara yang seharusnya mengantongi pengamanan berlapis.
”Rumah Dinas Wali Kota merupakan fasilitas negara. Yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana sistem pengamanan dan pemetaan risiko sejak awal hingga pembobolan pagar bisa terjadi? Harus ada evaluasi menyeluruh,” lanjutnya.
Atas kejadian tersebut, DPD KNPI Kota Pematangsiantar secara resmi mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk memanggil dan mengevaluasi jajaran jajaran Polres Pematangsiantar serta personel yang bertanggung jawab atas pengamanan lokasi.
Selain itu, KNPI mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas oknum-oknum yang diduga melakukan perusakan secara profesional, transparan, dan objektif tanpa menggeneralisasi peserta aksi lain yang berunjuk rasa secara damai.
Imbauan Menjaga Stabilitas Daerah
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPD KNPI Pematangsiantar, Fransisco Sibarani, mengimbau seluruh elemen pemuda dan mahasiswa agar tidak terprovokasi pada tindakan destruktif yang merugikan stabilitas daerah.
”Perbedaan pendapat adalah hal lumrah dalam demokrasi, tetapi jangan sampai merusak fasilitas publik. Kita semua berkewajiban menjaga Pematangsiantar tetap kondusif, aman, dan bermartabat,” ujar Fransisco.
Pernyataan Sikap Resmi DPD KNPI Pematangsiantar:
- Mendukung hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat sesuai peraturan perundang-undangan.
- Menolak segala aksi anarkis, provokatif, dan perusakan fasilitas negara/publik.
- Menyayangkan lemahnya pola dan kesiapan pengamanan di Rumah Dinas Wali Kota Pematangsiantar.
- Mendesak Kapolda Sumut melakukan evaluasi total terhadap jajaran pengamanan Polres Pematangsiantar.
- Mendorong penegakan hukum secara transparan dan tuntas terhadap oknum pelaku perusakan.
- Mengimbau seluruh masyarakat dan elemen mahasiswa menyampaikan kritik secara santun, damai, dan bertanggung jawab. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi