Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso secara resmi menginisiasi reorientasi taktis dalam penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Mengingat kompleksitas geografis dan eskalasi risiko ekologis yang tidak berimbang jika hanya dibebankan pada kapasitas armada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Pemkab menyuarakan urgensi penguatan sinergi antarlembaga berbasis doktrin Pentahelix guna menjamin keberlanjutan mitigasi, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana.
Penegasan strategis tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, usai memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Karhutla yang dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bondowoso, Rabu (2/9/2026).
Paradigma Kolektif dan Kerja Sama Multi-Aktor
Fathur Rozi menggarisbawahi bahwa Karhutla bukan sekadar insiden sistemik lokal, melainkan persoalan lintas sektor yang kompleks. Penyelesaiannya menuntut integrasi peranan secara kolektif melibatkan institusi pemerintah, TNI-Polri, korporasi/dunia usaha, kalangan akademisi, elemen masyarakat, hingga insan pers.
”Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan harus dilaksanakan secara konsisten melalui pendekatan sinergis dan kolaboratif. Pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, hingga media massa wajib memanifestasikan komitmen bersama dalam koridor penanganan bencana yang terpadu,” ujar Fathur Rozi.
Secara konseptual, skema komprehensif penanggulangan karhutla di Bondowoso ditopang oleh tiga pilar utama operational framework: pencegahan dini (dini-preventif), mitigasi dan kesiapsiagaan responsif saat krisis, serta restorasi atau pemulihan ekologis pasca-insiden.
Pencegahan Proaktif sebagai Pilar Utama Strategi
Dalam kerangka manajemen risiko bencana, Pemkab Bondowoso menempatkan langkah preventif pada hierarki tertinggi. Pemetaan spasial wilayah rawan kebakaran, edukasi publik secara terstruktur, serta pengawasan intensif terhadap dinamika titik panas (hotspot) menjadi instrumen vital guna mereduksi potensi eskalasi api sebelum meluas.
Rozi menambahkan bahwa deteksi dini harus diimbangi dengan kesiapan kelembagaan yang adaptif di lapangan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu.
Satgas ini dirancang untuk mendistribusikan pembagian peran secara terukur sehingga pencegahan dan penindakan tidak tumpang tindih.
Mobilisasi Resources di Luar Sekatan Keterbatasan Logistik
Menanggapi realitas lapangan terkait keterbatasan unit teknis, di mana Damkar Bondowoso saat ini hanya memiliki tiga unit armada peruntukan kawasan urban, Sekda menegaskan bahwa hambatan infrastruktur tersebut tidak boleh menjadi alasan kelumpuhan operasional.
Karakteristik medan hutan yang ekstrem sering kali membatasi kendaraaan taktis berukuran besar untuk menjangkau titik api.
Oleh sebab itu, efektivitas pemadaman sangat bergantung pada kelincahan alat pendukung serta fleksibilitas sumber daya manusia di lapangan.
”Pemerintah dan masyarakat tidak boleh memandang penanganan bencana ini hanya dari satu kacamata instansi. Seluruh resources yang dimiliki Kabupaten Bondowoso, baik dari unsur TNI, Polri, Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah desa, hingga kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) akan dimobilisasi secara terintegrasi,” tegas Rozi.
Transformasi Edukasi dan Konsolidasi Komprehensif
Selain kesiapan taktis, faktor kognitif dan perilaku masyarakat turut menjadi perhatian utama. Insiden kebakaran sering kali terpicu oleh tindakan kelalaian berskala kecil, seperti pembakaran sampah domestik atau pembersihan lahan tanpa pengawasan yang berujung pada perambatan api tak terkendali.
Oleh karena itu, penguatan edukasi publik hingga tingkat tapak (rural/desa) dipandang sebagai investasi jangka panjang yang krusial untuk membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat Bondowoso.
Sebagai komitmen tindak lanjut, rapat koordinasi ini ditargetkan segera menghasilkan tim teknis berskala operasional yang lebih terfokus.
Langkah konkrit ini diharapkan memutus ketergantungan sektoral, sekaligus mengukuhkan paradigma bahwa perlindungan kawasan hutan dan lahan di Bondowoso adalah tanggung jawab kolektif seluruh komponen daerah. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi