Bondowoso, Obor Rakyat — Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 05 Tamansari, Kabupaten Bondowoso, mengalami dinamika kelangkaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite akibat disrupsi rantai pasok dan modifikasi jalur distribusi darat.
Fenomena ini bermula dari kemacetan kronis pada jalur logistik utama di kawasan Banyuwangi yang memaksa pengalihan rute pengiriman (rerouting) melalui koridor Surabaya dan Malang.
Pengalihan jalur distribusi tersebut secara langsung memperpanjang waktu tempuh (lead time) armada tangki menuju wilayah Bondowoso. Kondisi ini menciptakan interval kekosongan stok (stockout period) di tingkat pengecer yang hingga kini durasi pemulihannya masih sulit diprediksi secara pasti.
Manajer SPBU 05 Tamansari, Jagir S, mengonfirmasi bahwa persoalan utama terletak pada aspek ketersediaan logistik dan moda transportasi, bukan pada pembatasan alokasi kuota dari pihak produsen.
“Tidak ada pengurangan suplai. Hanya kendala pengiriman di daerah Banyuwangi yang mengalami kemacetan sehingga pengiriman tangki BBM dialihkan ke Surabaya dan Malang. Jangka waktu kosongnya BBM subsidi memang tidak dapat dipastikan sampai kapan, karena jarak dari Surabaya ke Bondowoso cukup jauh,” ungkap Jagir seusai inspeksi mendadak (sidak) Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso, Senin (7/9/2026).
Panic Buying Akselerasi Deplesi Stok Pertalite
Di tingkat operasional, ketidakpastian jadwal kedatangan armada berimplikasi langsung pada ketahanan stok harian. Armada pengangkut berkapasitas 8 kiloliter (KL) Pertalite dan 8 KL Solar yang idealnya tiba tepat waktu mengalami penundaan hingga H+1 dari jadwal semula.
Tingginya laju konsumsi BBM jenis Pertalite membuat stok sebanyak 8 KL terkonversi habis hanya dalam rentang waktu tiga hingga empat jam pasca-penyaluran.
Kondisi ini diperparah oleh munculnya pemicu psikologis berupa panic buying di tengah masyarakat, yang mengakibatkan lonjakan akumulasi permintaan secara mendadak (demand spike) dalam kurun dua hari terakhir.
Mendorong Penataan Ulang Skema Distribusi dan Evaluasi Flota Logistik
Merespons potensi gangguan stabilitas ekonomi lokal, Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso mengimbau publik untuk tidak merespons secara berlebihan melalui aksi borong maupun tindakan spekulatif menimbun komoditas bersubsidi.
Legislatif menegaskan bahwa akar persoalan berada pada variabel keterlambatan transit, bukan reduksi kuota daerah.
Guna merumuskan mitigasi struktural, DPRD Kabupaten Bondowoso menjadwalkan rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan:
- PT Pertamina (Persero)
- Himpunan Wiraswasta Murni Minyak dan Gas (Hiswana Migas)
- Kepolisian Resor (Polres) Bondowoso
- Tim Pengawas Barang Subsidized/Tercatat
Fokus penanganan diintegrasikan pada efisiensi rantai pasok, salah satunya melalui wacana penambahan armada (fleet expansion) guna mengompensasi penambahan jarak tempuh akibat pengalihan rute.
Penyesuaian kapasitas moda transportasi logistik dianggap sebagai instrumen krusial agar interval pasokan kembali presisi dan stabilitas ketahanan energi di tingkat daerah dapat terjaga secara berkelanjutan. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi