Jember, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember terus memperkuat sinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna memastikan kebijakan pembangunan daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Salah satu fokus utama yang menjadi komitmen bersama adalah percepatan pengentasan kemiskinan secara terukur dan berkelanjutan melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Bupati Jember Muhammad Fawait saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2026 di Gedung DPRD Jember, Senin (7/9/2026).
Dalam sidang paripurna tersebut, Gus Fawait sapaan akrab Bupati Jember menegaskan bahwa Pemkab Jember menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam pengentasan kemiskinan berbasis efektivitas belanja daerah.
“Penanganan kemiskinan membutuhkan perencanaan yang komprehensif. Kita harus memastikan intervensi yang dilakukan sesuai dengan kondisi masyarakat dan didukung data yang valid,” ujar Gus Fawait.
Strategi Intervensi Berbasis Validasi Data dan Kelompok Sasaran
Guna menjamin ketepatan sasaran, Pemkab Jember tengah melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin melalui verifikasi dan validasi bertahap. Langkah ini melibatkan aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Jember yang memfokuskan penyisiran pada kelompok desil 1, serta didukung oleh mahasiswa KKN Kolaboratif.
Hasil basis data ini nantinya menentukan formulasi bantuan dan intervensi pemerintah daerah:
- Masyarakat Usia Produktif: Difokuskan pada program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, serta pendampingan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian finansial.
- Masyarakat Nonproduktif (Lanjut Usia & kelompok rentan): Difokuskan pada jaminan sosial, pemberian bantuan tunai/pangan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Untuk masyarakat produktif, kita dorong agar mampu mandiri secara ekonomi. Sedangkan untuk masyarakat nonproduktif, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar,” tegasnya.
Tiga Pilar Strategi: Infrastruktur, Pendidikan, dan Layanan Dasar
Pemkab Jember juga membagi skema penanganan kemiskinan ke dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Untuk jangka menengah, intervensi difokuskan pada pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, seperti peningkatan penerangan jalan umum, revitalisasi pasar rakyat, dan penguatan fasilitas kesehatan dasar.
Sementara untuk jangka panjang, sektor pendidikan menjadi pilar utama pemutus mata rantai kemiskinan antargenerasi melalui pemberian beasiswa dan peningkatan sarana-prasarana sekolah.
Di samping itu, pelayanan langsung ke masyarakat seperti program homecare terus ditingkatkan untuk menjamin aksesibilitas warga kurang mampu terhadap layanan kesehatan dasar.
Bupati menyampaikan optimisme bahwa skema penanganan yang terintegrasi ini mampu melanjutkan tren positif penurunan angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember.
“Angka kemiskinan absolut di Kabupaten Jember terus menunjukkan tren penurunan. Kita optimistis tren ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam lima tahun ke depan melalui sinergi seluruh pihak. APBD harus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan,” pungkas Gus Fawait. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi