Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengalokasikan anggaran untuk pengadaan 2.000 drum aspal dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026.
Alokasi ini dirancang melalui skema hibah ke pemerintah desa guna mempercepat pemerataan serta peningkatkan kualitas jaringan jalan desa.
Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir, menjelaskan bahwa kebijakan ini mengadopsi semangat swadaya masyarakat dalam perbaikan jalan, yang kemudian diformalisasi ke dalam mekanisme penganggaran daerah.
Melalui skema kolaborasi (sharing budget), pemerintah daerah menyediakan bahan baku utama berupa aspal, sementara pemerintah desa mengalokasikan anggaran pendamping dari APBDes.
”Begitu kita alokasikan anggaran 2.000 drum aspal, nanti dihibahkan ke desa-desa. Syaratnya, desa harus menyesuaikan APBDes untuk pengadaan material pendukung dan upah tenaga kerja,” ujar Dhafir, Minggu (6/9/2026).
Dhafir menggambarkan, perkiraan nilai satu drum aspal mencapai Rp2,8 juta. Jika satu desa menerima alokasi 50 drum, maka stimulus bantuan yang disalurkan setara dengan Rp140 juta per desa. Skema ini pada dasarnya berfungsi menyerupai bantuan keuangan khusus daerah.
Larangan Pungutan dan Penjaminan Standar Teknis
Meski mengusung konsep kemitraan, Dhafir secara tegas melarang adanya pungutan atau iuran swadaya yang dibebankan kepada warga setempat.
Ia menekankan bahwa penyediaan fasilitas publik merupakan wujud pelayanan negara pasca-pemilu.
”Masyarakat cukup menunaikan kewajibannya setiap lima tahun sekali saat pemilu. Setelah itu, menjadi tugas pejabat terpilih dan pemerintah desa untuk melayani. Jika ada desa penerima hibah yang masih memungut iuran dari warga, programnya harus dihentikan demi akuntabilitas penatausahaan dan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ),” tegasnya.
Untuk menjamin kualitas hasil pengerjaan, pelaksanaan fisik di lapangan akan mendasarkan pada supervisi tim teknis instansi terkait. Pengaspalan jalan desa berada di bawah koordinasi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), sedangkan pengaspalan kawasan permukiman diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (Perkim-Ciptaru).
Sinergi Sumber Pendanaan
Inovasi hibah aspal ini tidak menghapus program Ruas Infrastruktur Jalan Tuntas (Rantas) yang sudah berjalan. Pemkab Bondowoso tetap mengalokasikan anggaran Rantas di P-APBD, yang dikombinasikan dengan dukungan pendanaan tingkat pusat, seperti Dana Bagi Hasil (DBH) serta skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu mengakselerasi konektivitas antarwilayah di tingkat desa tanpa mengabaikan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi