Surabaya, Obor Rakyat — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA/PPO) Polda Jawa Timur membongkar kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan eksploitasi tenaga kerja di sebuah restoran di kawasan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Seorang Warga Negara Asing (WNA) berinisial FD (57), yang merupakan pemilik restoran sekaligus pemegang KITAS investor, resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengungkapkan, tersangka diduga melakukan eksploitasi terhadap 19 orang pekerja, termasuk satu di antaranya masih berstatus anak di bawah umur.
“Polda Jawa Timur berkomitmen menindak tegas setiap praktik perdagangan orang dan eksploitasi. Penegakan hukum dilakukan secara profesional dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap para korban,” tegas Kombes Pol Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Gedung Bidhumas Polda Jatim, Rabu (11/11/2026).
Fakta-Fakta Penting Kasus:
- Modus Perekrutan: Praktik eksploitasi berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Tersangka merekrut korban melalui media sosial dan mengikat mereka dengan kontrak kerja formal.
- Beban Kerja dan Denda: Meski restoran belum beroperasi, korban dipaksa bekerja melebihi kapasitas dengan upah minim, yakni Rp1,3 juta hingga Rp1,5 juta per bulan. Korban juga diancam denda Rp5 juta hingga Rp15 juta jika mengundurkan diri sebelum 3 bulan.
- Pendalaman Kekerasan Seksual: Penyidik saat ini tengah mendalami dugaan kekerasan seksual yang dialami dua korban laki-laki.
- Barang Bukti Diproses: Polisi mengamankan barang bukti berupa telepon genggam, dokumen kontrak kerja, pakaian, dan akta kelahiran.
Langkah Hukum dan Perlindungan Korban
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Dr. Ganis Setyaningrum menjelaskan, tersangka dijerat dengan pasal TPPO, UU Perlindungan Anak, serta UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 455 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026, tersangka terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun.
Saat ini, Polda Jatim telah berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jawa Timur untuk menyediakan rumah aman (safe house) serta pendampingan psikologis bagi seluruh korban.
Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Juanda terkait status keimigrasian tersangka. (*)
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi