Simalungun, Obor Rakyat — Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun melalui Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terus memperkuat komitmennya dalam mengawal proyek strategis nasional, khususnya di sektor pendidikan. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) berjalan sesuai dengan spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rangkaian kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Simalungun, Yudhi Saputra, mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Munawal Hadi, didampingi oleh Tim PPS Kejari Simalungun.
Tim melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta kunjungan lapangan ke sejumlah titik lokasi proyek pendidikan di wilayah Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, Rabu (11/11/2026).
Tinjauan Pabrik dan Temuan di SDN 091606 Pondok Genteng
Agenda monitoring diawali dengan kunjungan ke Pabrik Perakitan Meubelair CV. Hutarih Jaya Raya di Jalan Pendeta J.Wismar Saragih, Kota Pematangsiantar. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas evaluasi sebelumnya terkait pemenuhan spesifikasi teknis meubelair.
Berdasarkan pemantauan, pihak penyedia telah melakukan perbaikan, di mana Tim PPS langsung melakukan pengukuran guna memastikan kesesuaian dengan dokumen kontrak. Barang yang sempat didistribusikan sebelumnya juga telah ditarik kembali oleh penyedia untuk disesuaikan.
Namun, dalam kunjungan berikutnya ke SDN 091606 Pondok Genteng, Kecamatan Tapian Dolok, yang dikerjakan oleh penyedia CV. Karya Mas Mandiri, Tim PPS menemukan sejumlah ketidaksesuaian spesifikasi teknis.
Temuan tersebut meliputi:
- Permukaan papan tulis dan papan informasi yang sulit dihapus serta tidak menggunakan bahan sesuai spesifikasi melaminco dalam kontrak.
- Permukaan meja, kursi, dan rak kelas yang masih kasar, kualitas pengerjaan belum memenuhi standar, serta dimensi ukuran yang tidak sesuai kontrak.
Menindaklanjuti temuan ini, seluruh meubelair yang telah diterima oleh 17 sekolah penerima manfaat dikembalikan kepada penyedia untuk diperbaiki.
Sementara itu, pendistribusian meubelair Tahap II untuk sementara ditunda hingga pemeriksaan tuntas di workshop serta menunggu proses perubahan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Manfaat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
Pemantauan Pengadaan TIK dan Revitalisasi Sekolah
Di sektor teknologi informasi, Tim PPS meninjau SMP Negeri 2 Tapian Dolok dan SMP Negeri 1 Dolok Batu Nanggar. Di kedua sekolah tersebut, masing-masing sebanyak 33 unit komputer merek iCherry beserta meubelair penunjang telah didistribusikan oleh PT. Mega Voltec. Dari hasil uji fungsi, seluruh perangkat keras, webcam, dan perangkat lunak dinyatakan berfungsi dengan baik serta siap digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran berbasis teknologi.
Selain itu, Tim PPS juga meninjau progres pembangunan fisik di SMKS Prama Artha Serbelawan yang masuk dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan. Progres pekerjaan fisik tercatat telah mencapai sekitar 85% tanpa adanya hambatan atau Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang signifikan. Tim mendorong pihak pelaksana untuk terus menjaga mutu pekerjaan hingga tuntas sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis.
Komitmen Kejaksaan untuk Pendidikan Simalungun
Melalui serangkaian pengawasan ini, Kejari Simalungun menegaskan pentingnya konsistensi terhadap mutu pekerjaan dan kepatuhan kontrak. Setiap temuan lapangan dijadikan bahan evaluasi korektif bagi penyedia dan instansi terkait.
Kejari Simalungun berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan di sektor pendidikan secara berkelanjutan, guna mewujudkan tata kelola yang tepat mutu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel demi memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kabupaten Simalungun. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi