Pematangsiantar, Obor Rakyat — Sejumlah persoalan terkait tidak dibahasnya Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang berujung pada belum dibahasnya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2026 mendapat sorotan dari pemerhati hukum.
Salah seorang pemerhati hukum yang biasa disapa Alvin meminta DPRD Kota Pematangsiantar segera menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan membahas P-APBD Tahun Anggaran 2026 demi memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Alvin, ketentuan mengenai pembahasan Perubahan APBD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menyoroti ketentuan yang mengatur bahwa pembahasan dan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD antara kepala daerah dan DPRD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
“Artinya, pembahasan P-APBD Tahun Anggaran 2026 harus menjadi perhatian serius karena waktunya sudah memasuki bulan September,” ujar Alvin, Selasa (8/9/2026).
Alvin menilai DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD Diminta Tidak Menghindari Persoalan Krusial
Lebih lanjut, Alvin menegaskan DPRD Kota Pematangsiantar harus bertanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar, termasuk dalam pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan.
“Fungsi pengawasan harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa DPRD benar-benar menjalankan mandat yang diberikan kepadanya,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan apabila DPRD tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap arah perubahan maupun pergeseran anggaran.
“Kalau pengawasan terhadap arah pergeseran anggaran tidak dapat dilakukan secara optimal, kemudian siapa yang bertanggung jawab memastikan setiap pergeseran anggaran tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat?” katanya.
Alvin menekankan bahwa perubahan atau pergeseran anggaran tidak semata-mata merupakan persoalan teknis administrasi. Setiap perubahan terhadap penggunaan anggaran daerah harus memiliki dasar yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Yang dikelola adalah uang rakyat. Karena itu, setiap perubahan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pematangsiantar,” ujarnya.
Ia berharap DPRD Kota Pematangsiantar tidak menghindari persoalan krusial terkait pembahasan P-APBD 2026.
Menurutnya, keterbukaan dan pembahasan yang sesuai mekanisme merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah daerah.
“Jangan sampai kepentingan masyarakat justru terabaikan akibat persoalan dalam proses pembahasan anggaran. DPRD harus menunjukkan komitmennya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” pungkas Alvin. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi