Jakarta, Obor Rakyat — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen memperketat pengawasan dan mengeskalasi tindakan represif terhadap pelbagai lini kegiatan ilegal di Indonesia, termasuk peredaran rokok tanpa pita cukai resmi.
Langkah strategis ini ditempuh guna menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus memproteksi iklim industri nasional dari ketidakpastian pasar akibat praktik shadow economy.
Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa efektivitas penindakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini memperlihatkan tren positif. Pembasmian aktivitas ilegal dipastikan tidak hanya berhenti pada komoditas tembakau, melainkan mencakup seluruh spektrum pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berada dalam ranah kewenangan kementeriannya.
”Sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat. Dan akan kita lanjutkan terus,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan (border control dan post-clearance inspection), Kemenkeu bakal melakukan penguatan kapasitas kelembagaan serta instrumen penindakan pada DJBC secara komprehensif.
Langkah ini menjadi salah satu agenda prioritas pascapelantikannya dalam menata tata kelola fiskal yang kredibel.
Langkah akuntabel ini diharapkan mampu mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana kepabeanan, sekaligus mengamankan basis penerimaan cukai negara dari kebocoran akibat maraknya peredaran barang ilegal di pasar domestik. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi