Jember, Obor Rakyat — Rapat Paripurna IV DPRD Jember, Senin (14/9/2026), menghasilkan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang digelar di Kantor DPRD Jember tersebut, terdapat empat agenda utama. Mulai dari laporan hasil pembahasan Badan Anggaran, penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD, persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, hingga penyampaian pendapat akhir Bupati Jember.
Bupati Jember, Muhammad Fawait mengapresiasi sinergi antara jajaran eksekutif dan legislatif hingga proses pembahasan dan pengesahan P-APBD Jember 2026 dapat diselesaikan.
Menurut Fawait, pengesahan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dan pelayanan masyarakat berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Jember akan mengawal penggunaan anggaran secara optimal, termasuk anggaran yang berasal dari dukungan pemerintah pusat.
Anggaran Revitalisasi Sekolah Jember Naik Lebih dari 100 Persen
Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama Fawait adalah pendidikan. Ia menyebut dukungan pemerintah pusat untuk program revitalisasi fasilitas pendidikan di Jember mengalami peningkatan signifikan.
Bahkan, anggaran revitalisasi sekolah pada 2026 disebut meningkat lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah, program dari pemerintah pusat untuk Jember di sektor pendidikan meningkat pesat. Revitalisasi sekolah kita insya Allah naik lebih dari 100 persen dibanding tahun 2025,” ujar Fawait.
Ia memastikan pemanfaatan dukungan tersebut tidak hanya menyasar sekolah negeri.
Lembaga pendidikan swasta juga akan mendapatkan perhatian secara proporsional. Cakupannya meliputi berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, PAUD, SD, hingga SMP.
“Dan penyerapan ini berlaku seimbang, baik untuk sekolah negeri maupun lembaga swasta mulai dari jenjang TK, PAUD, SD, hingga SMP,” lanjutnya.
Fawait menilai peningkatan dukungan anggaran tersebut harus dikawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di Jember.
DPRD Diajak Jemput Bola ke Pemerintah Pusat
Selain mengawal anggaran yang sudah tersedia, Pemkab Jember juga mendorong adanya langkah proaktif untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Fawait mengatakan pihaknya akan melibatkan anggota DPRD Jember untuk bersama-sama melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah pusat di Jakarta.
Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperbesar dukungan anggaran untuk pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif tidak cukup hanya dilakukan dalam pembahasan APBD di daerah, tetapi juga diperlukan ketika memperjuangkan program dan dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
Realisasi APBD Jember Capai 58-60 Persen
Mengenai sorotan terhadap realisasi anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Fawait memberikan penjelasan mengenai kondisi penyerapan APBD Jember secara keseluruhan.
Ia menyebut realisasi APBD Jember saat ini telah berada di kisaran 58 hingga 60 persen.
Pemkab Jember menargetkan penyerapan anggaran hingga akhir tahun berada pada kisaran 90 hingga 95 persen.
Target tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh OPD agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal hingga akhir tahun anggaran.
Fawait mengatakan pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap percepatan realisasi anggaran.
Dinamika Harga Jadi Salah Satu Kendala Pekerjaan Fisik
Salah satu persoalan yang turut dievaluasi adalah pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.
Menurut Fawait, terdapat penyesuaian anggaran akibat dinamika harga, termasuk fluktuasi harga bahan bakar dan material.
Kondisi tersebut sempat memengaruhi proses pengerjaan sejumlah proyek fisik.
Penyesuaian harga diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai ketentuan dan kondisi riil di lapangan.
Selain persoalan teknis, Pemkab Jember juga menyoroti aspek efisiensi anggaran. Fawait menilai munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berasal dari efisiensi kegiatan merupakan hal yang wajar sekaligus dapat menjadi indikator positif dalam tata kelola keuangan daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen mengoptimalkan penggunaan anggaran agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara maksimal.
Pengesahan P-APBD Jember 2026 ini selanjutnya menjadi pijakan bagi Pemkab Jember untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan, sekaligus memastikan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat terserap dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi