Bondowoso, Obor Rakyat — Pengelolaan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tegal Pasir, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso, menyita perhatian publik. Alokasi Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp168 juta yang diperuntukkan bagi program ketahanan pangan sektor peternakan ayam petelur disinyalir tak berjalan sesuai perencanaan, lantaran fasilitas kandang yang dibangun di Desa Pengarang terpantau kosong tanpa ketersediaan ternak.
Berdasarkan penelusuran, anggaran tersebut sejatinya dirancang untuk mendukung pengadaan paket bibit ayam beserta pakan pendukung.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan sarana fisik kandang tidak ditunjang oleh operasional peternakan sebagaimana mestinya.
Ketua BUMDes Tegal Pasir, inisial AG mengonfirmasi belum berjalannya operasional penangkaran tersebut.
Ia mengalihkan kendala operasional pada fluktuasi harga komoditas telur dan marjin efisiensi pakan yang dinilai belum ideal.
”Kami masih menunggu stabilitas harga telur. Dengan kalkulasi kapasitas yang dirancang pada batas harga Rp23.000 per kilogram, skema bisnis saat ini masih memicu kerugian akibat tingginya beban pakan. Pada tahap perencanaan awal, kalkulasi didasarkan pada asumsi harga telur sebesar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram,” terang AG melalui pesan tertulis, Kamis (17/9/2026).
AG menambahkan, porsi anggaran penyertaan modal tersebut saat ini telah teralokasi sebagian untuk sewa lahan berdurasi tiga tahun atau setara masa siklus produksi. Adapun sisa dana diklaim masih dicadangkan untuk pengadaan paket ayam serta modal operasional pakan.
Secara tata kelola keuangan publik, penundaan eksekusi program berbasis dana perimbangan desa ini berpotensi memicu persoalan akuntabilitas operasional.
Prinsip efektivitas dan kemanfaatan atas penyerapan anggaran modal desa dipertanyakan seiring tidak berjalannya fungsi ketahanan pangan yang diamanatkan.
Menanggapi ketidaksesuaian antara realisasi anggaran dengan output di lapangan, sejumlah pihak mendesak Inspektorat Daerah Kabupaten Bondowoso untuk segera melakukan pemeriksaan substantif. Audit komprehensif dinilai krusial guna menguji keabsahan alokasi sewa lahan, menguji kelayakan perencanaan bisnis (feasibility study), serta memastikan ketiadaan unsur penyimpangan keuangan negara dalam tata kelola alokasi modal BUMDes tersebut. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi