Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mengambil sikap tegas terhadap disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Fathur Rozi, secara resmi melarang seluruh ASN melakukan siaran langsung (live streaming) di platform sosial media TikTok selama jam kerja berlangsung.
Kebijakan ini diambil guna menjaga efektivitas, profesionalisme, serta konsentrasi pelayanan publik agar tidak terdistraksi oleh aktivitas personal di media sosial.
”Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu konsentrasi operasional pekerjaan ASN, baik dalam aspek pelayanan publik maupun tugas administratif lainnya,” ujar Fathur Rozi usai menghadiri Sosialisasi Manajemen Talenta ASN di Kantor Pemkab Bondowoso, Jumat (18/9/2026).
Rozi menegaskan, larangan ini mencakup aktivitas komersial pribadi seperti promosi produk (social commerce) maupun konten hiburan personal yang tidak bersinggungan dengan kedinasan. Pengecualian hanya diberikan bagi unit kerja yang menjalankan fungsi kehumasan formal atau publikasi institusional.
”Kecuali aktivitas tersebut berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas kedinasan, seperti pada Dinas Komunikasi dan Informatika, itu diperbolehkan. Di luar kepentingan dinas, kami tekankan untuk tidak dilakukan,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bondowoso, Puspo Pranoto, memastikan ketersediaan mekanisme penegakan disiplin dan sanksi bagi aparatur yang terbukti melanggar norma kerja.
Puspo mengimbau masyarakat maupun internal birokrasi untuk aktif melakukan pengawasan berbasis partisipasi publik dengan melaporkan setiap indikasi pelanggaran.
”Silakan laporkan jika menemukan ASN yang melakukan live TikTok di luar kepentingan tugas pada jam dinas. Penetapan penjatuhan sanksi akan diproses secara bertahap, mulai dari teguran lisan atau tertulis oleh atasan langsung hingga penjatuhan sanksi disiplin sesuai regulasi kepegawaian yang berlaku,” pungkas Puspo.
Langkah preventif ini menegaskan komitmen Pemkab Bondowoso dalam menegakkan integritas tata kelola birokrasi serta optimalisasi kinerja pelayanan publik di daerah. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi