Jakarta, Obor Rakyat — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi penyitaan uang tunai senilai ratusan juta rupiah yang diduga kuat sebagai barang bukti tindak pidana korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sirajudin Lasena.
Uang tersebut disinyalir merupakan penerimaan tak berhak atau suap yang berkaitan dengan alokasi sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolmut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa barang bukti finansial tersebut diamankan dalam penindakan terukur yang menyasar dugaan praktik rasuah penyelenggara negara di tingkat daerah.
”Tim mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah. Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara di lingkungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut,” ujar Budi dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (21/9/2026).
14 Orang Diamankan di Tiga Wilayah
Dalam operasi lintas wilayah tersebut, penyidik KPK mengamankan total 14 orang dari berbagai latar belakang jabatan. Penangkapan dilakukan secara simultan di tiga lokasi berbeda, yakni DKI Jakarta, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Provinsi Gorontalo.
Dari belasan pihak yang dijaring, lima orang termasuk Bupati Sirajudin Lasena ditangkap di wilayah Jakarta. Sementara itu, lima orang lainnya diamankan di Bolmut, dan satu orang ditangkap di Gorontalo.
Rangkaian penindakan ini turut menyeret sejumlah pejabat struktural daerah, seperti kepala dinas, aparatur sipil negara (ASN), hingga elemen swasta yang disinyalir bertindak sebagai pemberi komitmen.
Budi mengonfirmasi bahwa konstruksi perkara ini salah satunya membedah dugaan penyimpangan anggaran dalam sektor pembangunan.
“Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR,” tuturnya.
Pemeriksaan Intensif dan Penentuan Status Legal
Pascapenangkapan, Sirajudin Lasena bersama empat terperiksa lainnya yang diamankan di Jakarta langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan substantif. Adapun pihak-pihak yang ditangkap di daerah saat ini tengah menjalani pemeriksaan awal di markas kepolisian daerah (polda) serta kepolisian resort (polres) setempat.
Otoritas antirasuah tersebut mengindikasikan kemungkinan mobilisasi para pihak yang ditangkap di daerah menuju Jakarta guna kebutuhan pengembangan penyidikan lebih lanjut.
Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, KPK memiliki tenggat waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan. Detail resmi mengenai penetapan tersangka, rincian barang bukti, hingga konstruksi hukum perkara secara komprehensif bakal disampaikan melalui konferensi pers resmi KPK. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi