Situbondo, Obor Rakyat — Upaya akselerasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terus mendapat pengawalan dari elemen masyarakat sipil. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SITI JENAR secara resmi menerima surat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) terkait pengaduan yang mereka layangkan mengenai tata kelola anggaran dan pelaksanaan program daerah.
Surat bernomor R/6999/PM.00.01/30.35/11/2026 tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Informasi dan Data KPK RI, Eko Marjono, dan diterima pada Minggu (8/11/2026). Respons administratif ini tergolong sangat responsif, lantaran diterbitkan hanya selang lima hari setelah berkas pengaduan disampaikan pada Selasa (3/11/2026).
Ketua Umum LSM SITI JENAR, Eko Febriyanto, menyampaikan apresiasinya atas efisiensi dan responsivitas lembaga antirasuah tersebut. Pihaknya berharap tanggapan awal ini menjadi dasar evaluasi dan penelaahan substansial secara obyektif berdasarkan norma hukum serta regulasi yang berlaku.
”Respons cepat dari KPK RI merupakan sinyal positif bagi penegakan transparansi. Kami berharap ini menjadi langkah awal dalam mengkaji substansi aduan demi mengawal efektivitas dan integritas pengelolaan anggaran daerah,” ujar Eko.
Pengawasan Konstruktif dan Tanggung Jawab Moral
Eko menegaskan bahwa langkah konstruktif ini dilandasi oleh spirit partisipasi publik untuk memastikan roda pemerintahan Kabupaten Situbondo berjalan di atas prinsip kepemerintahan yang baik (good governance).
Ia meluruskan bahwa mekanisme kontrol sosial yang dijalankan organisasinya bukanlah bentuk oposisi destruktif, melainkan wujud tanggung jawab moral dan komitmen dalam mendukung kepemimpinan Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Wakil Bupati Ulfiyah.
“Pengawasan ini lahir dari kepedulian terhadap kemajuan daerah, bukan atas dasar animositas politik. Kritik yang rasional dan terukur adalah instrumen penting dalam memelihara akuntabilitas kekuasaan,” tuturnya.
Menurutnya, narasi pembangunan “Situbondo Naik Kelas” yang diusung dalam visi-misi pemerintahan daerah harus diartikulasikan melalui implementasi kebijakan yang transparan, terukur, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ia mengajak seluruh jajaran birokrasi daerah untuk senantiasa menjaga integritas serta amanah publik dalam menjalankan roda pembangunan. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi