Sita Dokumen dan Bukti Elektronik Terkait Korupsi Proyek Jalan
Jakarta, Obor Rakyat – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan secara maraton di enam lokasi berbeda pada 9–10 November 2026 guna mengumpulkan alat bukti tambahan dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa sasaran penggeledahan mencakup dua kantor instansi teknis dan empat kediaman pihak terkait. Lokasi tersebut meliputi Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I serta Kantor Satker PJN Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Selain kantor dinas, tim penyidik turut menyisir dua rumah kontraktor pelaksana proyek, kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker pada BBPJN Sumut.
”Dalam maraton penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen yang terkait dengan penyidikan perkara ini,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Rangkaian Penyidikan dan Penetapan Tersangka
Pengusutan perkara rasuah infrastruktur ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar lembaga antirasuah pada 26 Juni 2025 lalu. Operasi senyap tersebut membongkar praktik lancung pada proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.
Dua hari pasca-OTT, penyidik langsung menetapkan lima tersangka awal, yakni:
- Topan Obaja Putra Ginting (Kepala Dinas PUPR Sumut)
- Rasuli Efendi Siregar (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen/PPK)
- Heliyanto (PPK di Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut)
- Muhammad Akhirun (Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group)
- Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang (Direktur PT Rona Na Mora)
Seiring berjalannya waktu, KPK mengembangkan perkara ini sejak 5 Mei 2026 hingga akhirnya mengumumkan delapan tersangka baru pada 13 Oktober 2026 yang status tersangkanya telah ditetapkan sejak September 2026.
Kedelapan tersangka pengembangan tersebut didominasi jajaran mantan pejabat BBPJN Sumut, meliputi:
- SCH (Mantan Kepala BBPJN Sumut)
- DE dan RP (Mantan Kepala Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut)
- MPP, F, dan HH (Mantan PPK pada Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut)
- TRP (Mantan Kasatker PJN Wilayah II BBPJN Sumut)
- MM (Mantan PPK pada Satker PJN Wilayah II BBPJN Sumut)
Guna memperlancar proses hukum, KPK telah menahan tujuh dari delapan tersangka baru tersebut sejak 22 Oktober 2026, sementara satu tersangka berinisial DE belum dilakukan penahanan. (*)
Penulis: Wahyu W
Editor: Redaksi