Blitar, Obor Rakyat — Di tengah dinamika diseminasi informasi kontemporer, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Dinkominfotiksan) menghelat forum komunikasi strategis bersama komunitas media.
Mengusung grand tema “Sinergi Kuat Informasi Kuat: Bersama Media Membangun Blitar Berdaya,” perhelatan ini dihelat secara dialogis di Warung Angkringan Joko, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, pada Selasa, (10/11/2026).
Forum diskursif tersebut dihadiri secara langsung oleh Kepala Dinkominfotiksan Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, didampingi oleh pilar-pilar insan pers yang beroperasi di wilayah administratif Kabupaten Blitar dan sekitarnya.
Institusionalisasi Relasi dan Peran Strategis Pers sebagai Fourth Estate
Dari perspektif Ilmu Komunikasi Politik, esensi pertemuan ini merefleksikan manifestasi institusionalisasi relasi antara institusi negara (pemerintah daerah) dan media massa (pers).
Kehadiran media secara teoretis diposisikan sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate), yang memegang mandat krusial dalam merajut ekosistem informasi publik yang kredibel, akurat, serta berimbang.
Dalam sambutannya, Agung Wicaksono, menegaskan urgensi kolaborasi holistik antara birokrasi dan jurnalis.
“Sejalan dengan tema kegiatan kita hari ini, yaitu sinergi kuat, informasi akurat bersama media membangun budaya, perlu saya sampaikan bahwa peran strategis media sebagai pilar keempat demokrasi adalah mitra utama pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi publik,” ujar Agung.
Pernyataan tersebut merealisasikan postulat Teori Agenda Setting yang dipelopori oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw.
Teori ini menegaskan bahwa media massa memiliki kapasitas transformatif dalam mengarahkan diskursus publik serta menentukan isu-isu esensial yang eskalatif bagi masyarakat. Oleh karenanya, kohesi antara regulator kebijakan dan media massa merupakan variabel intervening krusial bagi terbentuknya pembentukan opini publik yang konstruktif dan berorientasi pada kemajuan daerah.
Implementasi Prinsip Good Governance dan Komunikasi Simetris
Melalui lensa Ilmu Administrasi Publik, eskalasi sinergi ini merupakan pengejawantahan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), utamanya pilar transparansi dan akuntabilitas publik.
Hal ini selaras dengan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Agung memaparkan bahwa jalinan kemitraan yang terkonsolidasi erat bertujuan agar dialektika program pembangunan, diskresi kebijakan publik, hingga akuntabilitas capaian kinerja daerah dapat terdistribusi secara utuh, terbuka, dan akuntabel kepada seluruh lapisan masyarakat.
“Untuk itu kami mohon dukungan dari rekan-rekan media guna mewujudkan kondusivitas Kabupaten Blitar yang kita cintai, dengan menyampaikan informasi yang berimbang dan mendukung iklim pembangunan daerah secara keseluruhan,” pungkasnya penuh penekanan.
Lebih lanjut, forum ini bermetamorfosis dari sekadar agenda seremonial menjadi ruang diskursus deliberatif yang egaliter. Berdasarkan kerangka Teori Komunikasi Dua Arah Simetris (Two-Way Symmetrical Communication Model) dari James E. Grunig, forum ini merepresentasikan model komunikasi organisasional yang ideal.
Model ini melampaui paradigma birokratis konvensional yang bersifat satu arah (one-way traffic), melainkan membuka ruang partisipatif bagi media untuk mengejawantahkan kritik konstruktif, masukan analitis, serta feedback transformatif.
Proyeksi Masa Depan: Blitar Berdaya dan Berkelanjutan
Melalui pelembagaan forum komunikasi ini, Pemkab Blitar memproyeksikan terjadinya sinkronisasi langkah strategis dalam diseminasi informasi yang akurat, proporsional, dan beretika. Langkah ini diikhtiarkan sebagai katalisator dalam mengakselerasi visi kolektif: mewujudkan Kabupaten Blitar yang berdaya saing, kondusif, dan progresif secara berkelanjutan di era disrupsi informasi. (*)
Penulis: Mus
Editor: Redaksi