Bondowoso, Obor Rakyat — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dijadwalkan meresmikan Jembatan Sentong yang berlokasi di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, pada Minggu (15/11/2026) pukul 13.00 WIB.
Namun, di balik megahnya seremonial peresmian infrastruktur vital penghubung antarwilayah tersebut, tersimpan persoalan struktural berupa degradasi parah pada sejumlah ruas jalan dan jembatan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso akibat pengalihan arus lalu lintas selama masa konstruksi.
Merujuk pada surat undangan resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, agenda peresmian akan dipusatkan langsung di lokasi proyek dengan melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta unsur birokrasi Pemkab Bondowoso.
Dalam daftar undangan yang tercantum, pejabat yang dijadwalkan hadir meliputi Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso, Dandim 0822, Kapolres, serta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso. Turut diundang pula Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Camat Bondowoso, Kepala Desa Sukowiryo, serta Kepala Desa Nangkaan.
Panitia pelaksana menetapkan protokol kehadiran 30 menit sebelum acara dimulai dengan ketentuan busana kemeja putih bagi tamu sipil serta seragam dinas harian yang berlaku bagi unsur TNI dan Polri.
Asimetri Kompensasi dan Eskalasi Kerusakan Daerah
Kehadiran Jembatan Sentong memang diproyeksikan menjadi katalisator pemulihan konektivitas dan kelancaran mobilitas logistik di kawasan tersebut.
Kendati demikian, beroperasinya jembatan provinsi ini menyisakan beban eksternalitas negatif bagi infrastruktur lokal yang sebelumnya difungsikan sebagai jalur alternatif. Ruas-ruas jalan kabupaten yang memiliki kapasitas kelas jalan lebih rendah mengalami kerusakan masif akibat tidak mampu menahan beban kendaraan bertonase berat selama penutupan akses utama.
Secara administratif, Pemprov Jawa Timur sebelumnya telah menyalurkan kompensasi berupa 300 drum aspal serta alokasi intervensi perbaikan jalan senilai Rp2,3 miliar. Akan tetapi, stimulan tersebut dinilai mengalami ketimpangan signifikan apabila dikalkulasi dengan rasio luas serta tingkat kerusakan fisik yang terjadi di lapangan.
Sebaran kerusakan jalan kabupaten akibat rekayasa lalu lintas proyek Jembatan Sentong tercatat meluas secara geografis. Di sektor barat, degradasi konstruksi jalan mengemuka di wilayah Kecamatan Bondowoso dan Curahdami. Sementara di sektor timur, kerusakan merata pada ruas jalan di Kecamatan Grujugan, Tamanan, Jambesari Darussolah, hingga Tenggarang.
Tidak berhenti pada badan jalan, tercatat pula dua unit jembatan berstatus aset kabupaten yang mengalami penurunan kualitas struktur dan mendesak untuk segera direhabilitasi.
Urgensi Bantuan Fiskal pada Tahun Anggaran 2027
Di tengah ruang fiskal daerah Kabupaten Bondowoso yang terbatas untuk menanggung beban rehabilitasi infrastruktur secara swadaya, elemen masyarakat menuntut komitmen kebijakan yang lebih proporsional dari Gubernur Khofifah.
Publik mempertanyakan kejelasan skema kompensasi lanjutan dari Pemprov Jawa Timur dalam postur anggaran tahun 2027 mendatang.
”Kami berharap gubernur bijak memberikan solusi komprehensif dalam perbaikan jalan kabupaten. Jangan sekadar kompensasi program, lebih baik diberikan bantuan transfer anggaran langsung kepada kabupaten agar eksekusinya dapat dikelola secara teknis oleh Dinas BSBK,” tegas salah seorang perwakilan masyarakat Bondowoso, Sabtu (14/11/2026).
Momentum peresmian Jembatan Sentong esok hari diharapkan tidak sekadar tereduksi menjadi seremonial serah terima proyek semata, melainkan menjadi ruang konsolidasi kebijakan antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Bondowoso untuk menjamin pemulihan infrastruktur daerah yang terdampak secara adil dan terukur.
Catatan Redaksi (Hak Jawab dan Hak Koreksi):
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait, meliputi Pemprov Jatim, Pemkab, maupun Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi guna menjamin prinsip keberimbangan, akurasi, serta objektivitas informasi publik. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi