Tuntaskan Penataan 60 Tahun, Pramono Anung Gratiskan Iuran Pedagang Pasar Kramat Jati 6 Bulan

​Jakarta, Obor Rakyat – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pembebasan iuran selama enam bulan bagi para pedagang terdampak penataan dan relokasi kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan ini diberikan sebagai stimulus untuk meringankan beban pelaku usaha selama masa transisi di lokasi berjualan yang baru.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memimpin rapat koordinasi tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

​Jakarta, Obor Rakyat – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pembebasan iuran selama enam bulan bagi para pedagang terdampak penataan dan relokasi kawasan Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Kebijakan ini diberikan sebagai stimulus untuk meringankan beban pelaku usaha selama masa transisi di lokasi berjualan yang baru.

​Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan, fasilitas keringanan tersebut diterapkan secara merata tanpa membedakan jenis komoditas dagangan. Seluruh pedagang, mulai dari penjual sayur-mayur hingga komoditas lainnya, mendapatkan hak yang setara selama periode adaptasi berlangsung.

​”Bagi pedagang sayur ataupun pedagang yang direlokasi, diperlakukan sama, diberikan kebebasan untuk iuran selama enam bulan,” ujar Pramono usai memimpin rapat koordinasi tingkat kecamatan di Kantor Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (13/11/2026).

​Menurut Pramono, percepatan penataan kawasan Pasar Kramat Jati merupakan langkah krusial untuk menuntaskan persoalan kesemrawutan yang telah mengakar lebih dari enam dekade. Penyelesaian secara komprehensif diperlukan guna menciptakan ekosistem pasar tradisional yang lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

​Kendati menuntut percepatan, Pramono menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis di lapangan. Ia menekankan bahwa proyek revitalisasi ini tidak boleh semata-mata berorientasi pada estetika fisik kota, melainkan wajib menjamin keberlangsungan mata pencaharian para pedagang.

​Untuk meminimalkan potensi gesekan, jajaran pemerintah daerah juga diminta membuka ruang dialog seluas-luasnya. Komunikasi dua arah dinilai menjadi kunci dalam menyerap aspirasi, merespons keluhan, serta merumuskan solusi taktis atas berbagai kendala teknis yang dihadapi pedagang selama proses pemindahan.

Baca Juga :  MPR RI Jadwalkan Sidang Paripurna Pemilihan Wakil Presiden Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026

​Melalui insentif bebas iuran selama setengah tahun ini, Pemprov DKI Jakarta berharap para pedagang memiliki ruang napas finansial yang cukup untuk menata ulang permodalan serta memulihkan stabilitas transaksi di tempat baru. Penataan Pasar Kramat Jati pun diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang yang menyelaraskan ketertiban tata ruang ibu kota dengan kesejahteraan ekonomi kerakyatan. (*)


Penulis: Achmad S
Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *