Blitar, Obor Rakyat — Dinamika penganggaran di Kabupaten Blitar kembali memantik diskursus publik menyusul dianulirnya alokasi dana hibah untuk Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam Karanggayam. Kebijakan yang sebelumnya telah mendapatkan legalitas formal melalui rapat paripurna tersebut mendadak dicabut melalui mekanisme serupa, memicu kritik tajam dari kalangan pemerhati hukum dan kebijakan publik.
Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Blitar, Moh Iskandar (Ki Sendor), menilai langkah legislatif tersebut berpotensi mencederai asas kepastian hukum.
Menurutnya, institusi perwakilan rakyat seyogianya menjunjung tinggi konsistensi administratif, mengingat keputusan paripurna merepresentasikan representasi negara dalam mengikat komitmen anggaran.
”Negara tidak sepatutnya mengelola kebijakan fiskal layaknya instrumen arbitrer. Ketika sebuah keputusan sah dianulir tanpa landasan yuridis yang transparan, publik berhak mempertanyakan kredibilitas produk hukum tersebut,” ujar Ki Sendor, Sabtu (14/11/2026).
1. Validitas Prosedural Versus Asas Kepasrahan Hukum
Dari perspektif yuridis, LPK-RI Blitar menyoroti potensi distorsi dalam penerapan kewenangan kelembagaan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DPRD memang memiliki kewenangan legislatif dalam pembahasan dan perubahan APBD.
Kendati demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pejabat dan badan pemerintahan wajib berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang mencakup kepastian hukum dan larangan penyalahgunaan wewenang.
”Paripurna tidak boleh dijadikan tameng prosedural untuk melegitimasi keputusan yang secara substansial mengabaikan akuntabilitas. Prosedur yang sah harus sejalan dengan substansi yang berkeadilan,” tegasnya.
2. Anomali Verifikasi Administratif
Di sisi lain, polemik ini menyasar aspek substantif terkait kelayakan penerima hibah. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, mulai dari legalitas badan hukum, domisili, registrasi Kesbangpol, hingga kelengkapan proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Ketidakjelasan alasan di balik pembatalan alokasi tersebut menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. LPK-RI mendesak pemerintah daerah dan DPRD untuk membuka secara transparan variabel yang menjadi dasar pembatalan—apakah berpijak pada rasionalisasi fiskal atau faktor administratif lainnya yang belum terungkap ke publik.
3. Ancaman Preseden Buruk dan Aspek Keperdataan
Lebih lanjut, LPK-RI Blitar mengingatkan potensi preseden buruk dalam tata kelola keuangan daerah jangka panjang. Inkonsistensi kebijakan dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakpastian bagi lembaga-lembaga lain yang bergantung pada perencanaan anggaran pemerintah.
Terkait potensi eksistensi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), dimensi keperdataan turut menjadi sorotan. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pembatalan sepihak pasca penandatanganan kesepakatan dinilai berisiko melemahkan wibawa hukum dan kepastian transaksi administratif antara negara dan masyarakat.
Urgensi Transparansi Kelembagaan
Hingga berita ini diturunkan, LPK-RI Blitar menuntut adanya klarifikasi terbuka dari pihak DPRD Kabupaten Blitar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna memulihkan kepercayaan publik terhadap integritas kebijakan fiskal daerah. Transparansi yuridis dinilai menjadi kunci utama agar dinamika anggaran tidak terjebak dalam pertimbangan pragmatisme politik semata.
(Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pers, redaksi tetap membuka ruang hak jawab serta klarifikasi resmi bagi DPRD Kabupaten Blitar, TAPD, maupun pihak Pondok Pesantren Mamba’ul Hikam guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang).
Penulis: Agus Ahmad S
Editor: Redaksi