Bondowoso, Obor Rakyat — Langkah kontroversial kembali mencuat di lingkungan birokrasi Kabupaten Bondowoso. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapen, inisial MH resmi dilaporkan secara berlapis kepada Menteri Agama RI dan jajaran tinggi kementerian atas dugaan pelanggaran kode etik serta disiplin tingkat berat.
Laporan resmi bernomor tanggal 4 November 2026 tersebut dilayangkan oleh Kantor Hukum Haryono, S.H. & Rekan selaku kuasa hukum Zubaidi Habibullah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Sumber Kalong-2.
Tak tanggung-tanggung, tembusan surat aduan krusial ini juga dikirimkan langsung ke meja Menteri Agama RI, Inspektur Jenderal Kemenag RI, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, hingga Bupati Bondowoso.
Pemicu Konflik: Main Hakim Sendiri di Tengah Proses Hukum
Kuasa hukum pelapor, Haryono, S.H. dan Agus Cahya A.A., S.H., mengungkapkan bahwa kemelut ini bermula dari tindakan terlapor yang diduga nekat melakukan aksi main hakim sendiri (eigenrichting). Di tengah proses sengketa perdata Nomor 32/Pdt.G/2026/PN Bdw yang masih bergulir dan berproses di Pengadilan Negeri Bondowoso, terlapor diduga secara sepihak menutup, menyegel, serta memblokir akses lokasi SPPG Sumber Kalong-2 menggunakan portal besi dan spanduk tanpa mengantongi penetapan eksekusi resmi dari pengadilan.
”Tindakan pemblokiran fisik secara sepihak tersebut sama sekali tidak mencerminkan keteladanan seorang abdi negara, terkesan arogan, dan secara nyata berpotensi melumpuhkan kelancaran program strategis pemerintah,” tegas tim kuasa hukum dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2026).
Menghadang Program Strategis Nasional
Sorotan tajam diarahkan pada lokasi yang disegel, yang notabene merupakan fasilitas penunjang vital bagi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan salah satu pilar utama Program Strategis Nasional pemerintah pusat yang digagas untuk menjamin pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan masyarakat luas.
Tindakan penutupan sepihak ini dinilai tidak hanya mencederai proses hukum yang sedang berjalan, tetapi juga mengancam hajat hidup dan pelayanan publik yang bersifat krusial.
Terancam Sanksi Disiplin Berat
Atas tindakan tersebut, pihak pelapor mendesak agar Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso dan Tim Penegak Disiplin bertindak tegas tanpa pandang bulu.
Terlapor dinilai telah menabrak sejumlah regulasi ketat kepegawaian, di antaranya:
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait kewajiban menjaga ketertiban umum, integritas, serta memberikan keteladanan sikap.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN Kementerian Agama.
Sebagai alat bukti pendukung yang solid, tim kuasa hukum telah melampirkan berkas salinan gugatan perdata, dokumentasi foto pemasangan portal dan spanduk penyegelan, hingga rekaman video kondisi lapangan.
Mereka menuntut agar instansi berwenang segera memanggil, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi disiplin berat secara transparan jika terbukti melanggar sumpah jabatan.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih terus berupaya mengonfirmasi pihak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bondowoso serta oknum Kepala KUA Tapen yang bersangkutan guna mendapatkan hak jawab dan klarifikasi resmi secara berimbang. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi