Banda Aceh, Obor Rakyat — Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), M. Nur, mendesak Pemerintah Aceh segera menyusun langkah konkret dalam menata dan memanfaatkan wilayah bekas Izin Usaha Pertambangan (eks-IUP) serta lahan bekas Hak Guna Usaha (eks-HGU). Lahan-lahan tersebut dinilai berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan kepastian hukum.
M. Nur menegaskan, aset sumber daya alam yang izin pengelolaannya telah berakhir atau dicabut tidak boleh dibiarkan menjadi lahan tidur tanpa arah pemanfaatan yang jelas.
“Pemerintah Aceh harus mulai melihat eks-IUP dan eks-HGU sebagai potensi ekonomi yang perlu ditata. Jangan sampai wilayah yang memiliki nilai ekonomi justru terbengkalai, sementara daerah membutuhkan sumber pendapatan baru dan masyarakat membutuhkan akses terhadap sumber penghidupan,” ujar M. Nur di Banda Aceh, Sabtu (14/11/2026).
Menurut dia, ketergantungan fiskal daerah terhadap dana Transfer ke Daerah (TKD) perlu diimbangi dengan penguatan sumber ekonomi alternatif. Salah satu skema yang dapat dikaji adalah pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA, sebagai pengelola usaha maupun mitra investasi sesuai koridor hukum.
Puluhan Ribu Hektare Berakhir Masa Izin
Berdasarkan data awal yang dihimpun Forbina dari daftar perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh per September 2025, tercatat sejumlah IUP dengan total luas sekitar 7.781 hektare yang masa berlakunya berakhir pada periode 2026 hingga 2027. Sementara itu, data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh tahun 2026 mencatat keberadaan 453 bidang HGU dengan total luas mencapai 345.902,67 hektare.
Dari jumlah tersebut, 53 bidang seluas sekitar 56.901 hektare berakhir pada 2026, dan 31 bidang seluas 37.585,51 hektare akan berakhir pada rentang 2026–2030.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh juga mengonfirmasi sedikitnya 23 bidang HGU telah habis masa berlakunya.
Kendati demikian, M. Nur menekankan bahwa data tersebut memerlukan verifikasi lintas instansi. Berakhirnya masa izin tidak serta-merta membuat lahan bebas dialihkan kepada BUMD. Status hukum tanah, penyelesaian kewajiban perusahaan sebelumnya, hingga hak masyarakat wajib diperiksa secara saksama.
“Jangan sampai agenda meningkatkan PAD justru melahirkan konflik agraria baru. Kepentingan masyarakat, reforma agraria, penyelesaian sengketa, dan pemulihan lingkungan harus menjadi syarat utama. Investasi boleh berjalan, tetapi hak rakyat tidak boleh dikorbankan,” tegasnya.
Usulkan Tim Lintas Sektor dan Transparansi
Sebagai langkah taktis, Forbina mengusulkan pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPN, perangkat daerah terkait, akademisi, serta unsur masyarakat sipil.
Tim ini nantinya bertugas menginventarisasi titik lokasi, luas wilayah, status perizinan, kondisi lingkungan, kewajiban reklamasi pascatambang, hingga memetakan potensi konflik sosial. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi landasan penentuan skema pemanfaatan, mulai dari reforma agraria, usaha produktif warga, rehabilitasi lingkungan, hingga investasi bersama BUMD maupun swasta.
Dari sisi regulasi, M. Nur merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, serta PP Nomor 48 Tahun 2025 terkait penanganan tanah telantar.
Selain itu, Pasal 155 dan 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menjadi pijakan kuat dalam pengembangan ekonomi daerah.Namun, ia menggarisbawahi bahwa payung hukum tersebut bukanlah karpet merah atau hak otomatis bagi PT PEMA untuk menguasai seluruh lahan eks-IUP dan eks-HGU.
Pemanfaatan lahan oleh BUMD harus didahului kajian kelayakan ekonomi, teknis, hukum, dan lingkungan, serta menggandeng koperasi atau pelaku usaha lokal agar perputaran ekonomi tidak terpusat pada pemodal besar.
“Jangan hanya mengejar angka investasi dan PAD. Ukur juga berapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan, berapa luas lahan yang bisa dimanfaatkan secara produktif, bagaimana lingkungan dipulihkan, dan seberapa besar manfaatnya bagi ekonomi lokal,” katanya.
M. Nur juga mendorong keterbukaan informasi publik dengan mengumumkan hasil inventarisasi hingga skema kerja sama secara berkala untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
“Jangan biarkan potensi ekonomi Aceh hanya menjadi angka dalam dokumen. Pemerintah harus berani menata, membuka peluang usaha, dan memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama. Sumber daya alam Aceh harus memberikan kesejahteraan, bukan mewariskan konflik dan kerusakan lingkungan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Rifki
Editor: Redaksi