Surabaya, Obor Rakyat — Kejaksaan Negeri (Kejari Surabaya) tengah menghadapi sorotan tajam publik menyusul beredarnya kabar miring di media sosial yang menuding seorang oknum jaksa berinisial SH menerima suap ratusan juta rupiah.
Uang tersebut disinyalir diberikan untuk meringankan tuntutan hukum dalam kasus pengeroyokan dan pembacokan berdarah di Jalan Dinoyo, Surabaya.
Isu ini mencuat ke permukaan seiring dengan ringannya vonis yang dijatuhkan terhadap para pelaku.
Berdasarkan catatan persidangan, dua terdakwa kasus tersebut sebelumnya hanya dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Majelis Hakim yang diketuai oleh Ratna Dianing Wulansari kemudian menjatuhkan vonis yang bahkan lebih ringan, yakni 1 tahun 2 bulan penjara. Kontrasnya putusan ini langsung memicu tanda tanya besar di kalangan masyarakat terkait integritas proses penegakan hukum.
Menanggapi gelombang kritik dan tudingan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Surabaya, Tri Anggoro Mukti, secara tegas membantah adanya praktik lancung di institusinya.
Tri berdalih bahwa seluruh proses penanganan perkara telah berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
”Setiap proses penanganan perkara harus dilihat secara utuh dari awal sampai dengan akhir. Dalam menjatuhkan tuntutan, Penuntut Umum harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” ujar Tri dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Ia menambahkan, penentuan tuntutan pidana juga didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dengan tetap mengedepankan sikap humanis serta rasa keadilan di tengah masyarakat.
Kendati demikian, bantahan senada juga disampaikan oleh oknum jaksa berinisial SP yang namanya turut disebut-sebut dalam pusaran isu suap tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, SP dengan singkat menepis seluruh tudingan miring yang dialamatkan kepadanya.
“Nggak benar itu,” cetus SP singkat.
Di sisi lain, pihak Kejari Surabaya membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran atau kecurangan dalam penanganan perkara agar tidak ragu melapor secara resmi melalui kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR di laman www.lapor.go.id maupun melalui hotline khusus di nomor 08213311700.
”Kami tidak akan mentolerir perbuatan yang melukai keadilan di masyarakat dalam hal penegakan hukum di Surabaya,” pungkas Tri. (*)
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi