Jakarta, Obor Rakyat — Upaya memperkuat solidaritas dan perlindungan hak-hak pekerja memasuki babak baru. Federasi Serikat Buruh Pelabuhan Maritim Perikanan dan Industri (FSB PMPI) resmi dideklarasikan di Gedung Serbaguna Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Sudinnakertransgi) Jakarta Utara, Minggu (15/11/2026).
Mengusung tema “Dari Dermaga Hingga Lantai Pabrik: Persatuan Buruh Pelabuhan Maritim Perikanan dan Industri, untuk Masa Depan yang Adil”, deklarasi ini menjadi langkah konsolidasi untuk menyatukan kekuatan pekerja dari empat sektor strategis dalam satu wadah perjuangan.
Kehadiran FSB PMPI diharapkan tidak sekadar menambah jumlah organisasi serikat buruh, tetapi mampu menjadi kekuatan kolektif dalam mengawal hak pekerja, memperjuangkan upah layak, meningkatkan keselamatan kerja, serta menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi kaum buruh.
Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta penampilan tari Ema Datutu dari Sanggar Rekasa Production.
Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Deklarasi Bambang Getero, S.H., sambutan Ketua Umum FSB PMPI Moch. Hory, S.H., Korwil KSBSI DKI Jakarta Alson Naibaho, S.H., serta perwakilan Kepala Sudinnakertransgi Jakarta Utara.
Puncak kegiatan ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Sekretaris Jenderal DPP FSB PMPI, Harris Manalu, S.H. Prosesi dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, pelantikan pengurus DPC PMPI DKI Jakarta, penyerahan bendera organisasi, dan foto bersama.
Perjuangan Buruh Tidak Boleh Berhenti di Tingkat Daerah
Dalam keterangannya, Sekjen DPP FSB PMPI Harris Manalu menegaskan bahwa federasi yang dibentuk memiliki orientasi perjuangan berskala nasional. Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan menjadi tantangan pekerja di berbagai daerah di Indonesia.
“Persoalan buruh bukan hanya ada di Jakarta, melainkan tersebar di seluruh Nusantara, seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin memberikan perlindungan bagi seluruh buruh di Indonesia,” tegas Harris.
Ia menjelaskan, visi besar FSB PMPI adalah memperkuat struktur ekonomi kaum buruh melalui perjuangan mewujudkan pekerjaan layak dan upah yang layak. Untuk itu, federasi ini menyatukan empat sektor utama, yakni pelabuhan, maritim, perikanan, dan industri.
Menurut Harris, penyatuan tersebut menjadi penting agar pekerja dari berbagai sektor memiliki kekuatan organisasi, solidaritas, serta posisi tawar yang lebih baik dalam memperjuangkan kepentingannya.
Pasca deklarasi, FSB PMPI akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dan memperluas jaringan kepengurusan ke sejumlah daerah. Saat ini, basis organisasi telah terbentuk di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Dalam satu tahun ke depan, federasi menargetkan penguatan jaringan organisasi di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
Utamakan Pembinaan, Jangan Biarkan Konflik Merugikan Buruh
Menyinggung potensi perselisihan antara pengurus DPC dengan pihak perusahaan, Harris menyatakan bahwa FSB PMPI akan mengedepankan pembinaan, komunikasi, dan pendampingan organisasi.
“Kami berupaya menekan ruang terjadinya konflik, sekaligus mengayomi seluruh DPC dan serikat di tingkat perusahaan,” tuturnya.
Sikap tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang solid dan mampu memperjuangkan kepentingan pekerja melalui langkah-langkah yang terarah.
Darmawansyah Pimpin DPC PMPI DKI Jakarta
Dalam momentum deklarasi tersebut, pengurus DPC PMPI DKI Jakarta resmi dilantik dengan Darmawansyah sebagai ketua.
Harris berpesan agar kepengurusan yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi kekuatan buruh di wilayah DKI Jakarta, terutama di kawasan pelabuhan yang memiliki dinamika ketenagakerjaan tersendiri.
Ia juga menekankan pentingnya membangun solidaritas antarpekerja, memperjuangkan pekerjaan yang layak, menekan risiko kecelakaan kerja, serta memastikan hak atas upah layak dapat terpenuhi.
Sementara itu, Darmawansyah menyampaikan komitmennya untuk membawa DPC PMPI DKI Jakarta menjadi wadah perjuangan dan perlindungan bagi kaum buruh.
“Semoga ke depannya organisasi kita ini mampu membantu kaum buruh yang tertindas dan dapat mewujudkan kesejahteraan bersama,” ungkap Darmawansyah.
Deklarasi FSB PMPI kini menjadi awal dari pekerjaan besar yang menanti. Tantangan sesungguhnya bukan terletak pada seremoni pembentukan organisasi maupun pelantikan pengurus, melainkan bagaimana seluruh komitmen tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.
Sebab, bagi kaum buruh, organisasi bukan sekadar tempat berhimpun, melainkan alat perjuangan untuk memastikan hak-hak pekerja terlindungi, keselamatan kerja terjamin, upah manusiawi terpenuhi, dan kesejahteraan tidak hanya menjadi janji. (*)
Penulis : Wahyu W
Editor: Redaksi