Jakarta, Obor Rakyat — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menetapkan bahwa Sidang Paripurna dengan agenda pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka akan diselenggarakan pada Rabu, 2 Desember 2026. Sidang tersebut dijadwalkan bertempat di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
Ketetapan jadwal ini diambil dalam rapat gabungan yang dipimpin langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani bersama para pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026).
Rapat gabungan tersebut merupakan tindak lanjut setelah Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI kepada Pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026).
Mekanisme Konstitusional Pengisian Jabatan
Dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR berpedoman pada mekanisme konstitusi yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan tahapan sebagai berikut:
- Usulan Nama Calon oleh Presiden: Berdasarkan ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu selama 14 hari untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
- Batas Waktu Sidang Paripurna: MPR selanjutnya menyelenggarakan sidang paripurna guna memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan tersebut dalam kurun waktu paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
- Pembentukan Tim Ad Hoc: Sebagai bagian dari proses verifikasi, MPR turut membentuk tim ad hoc yang beranggotakan 36 orang untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan seluruh persyaratan calon Wakil Presiden yang diajukan. (*)
Penulis: Wahyu W
Editor: Redaksi