Bondowoso, Obor Rakyat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Jawa Timur, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) secara virtual, Senin (15/1/2024), di Ruang Command Center Sekretariat Daerah.
Rakor tersebut, merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebagai upaya membahas langkah konkret pengendalian inflasi daerah sekaligus memantau perkembangan inflasi.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI, Tomsi Tohir Balaw yang memimpin Rakor itu, menyampaikan, perkembangan inflasi secara nasional cenderung mengalami penurunan, saat ini berdasarkan periode tahun ke tahun berada pada angka 2,61%. Walaupun begitu beberapa hal masih menjadi faktor penyumbang inflasi seperti kenaikan harga yang menjadi fokus pembahasan dalam rakor serta upaya antisipasinya.
“Walaupun trend inflasi secara nasional mengalami penurunan. Namun harus diwaspadai faktor pemicu inflasi seperti kenaikan harga barang,” ungkapnya.
Baca juga: Miris, Seorang Caleg di Bondowoso Rela Jual Ginjal Untuk Biaya Kampanye
Selanjutnya, laporan tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ke-2 Januari 2024 disampaikan oleh Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Windhiarso Putranto yang menyampaikan bahwa perkembangan IPH dalam 2 minggu terakhir di bulan Januari 2024 relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan bulan Desember 2023.
Namun demikian, beberapa Kabupaten/Kota perlu menjadi perhatian. Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH sehingga diperlukan adanya langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait guna menstabilkan IPH tersebut.
“Walaupun IPH dalam 2 minggu terakhir lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, namun terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH. Perlu kami ingatkan di sini, bahwa IPH merupakan angka kumulatif mingguan sehingga jika perkembangan harganya ada faktor upaya atau langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka jika dalam jangka pendek ada perubahan harga maka cenderung akan menurun,” ujarnya.
Lanjut Windhiarso, dari 15,38% Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi Nias Utara dengan IPH 4,29% sedangkan di Pulau Jawa, dari 13,48% Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH, kenaikan harga tertinggi terjadi di Sleman dengan nilai IPH 2,8%
Sementara untuk di luar Pulau Jawa dan Sumatera, dari 37,81% Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH. Kenaikan harga tertinggi terjadi di Sidenreng Rappang dengan nilai IPH 6,90%.
Secara garis besar, kenaikan harga di beberapa wilayah tersebut di dominasi oleh naiknya harga beberapa komoditas antara lain beras, telur dan daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit yang harganya cenderung fluktuatif sehingga perlu diwaspadai.
“Beberapa komoditas masih menjadi penyumbang kenaikan IPH di beberapa daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyatakan, Indonesia harus optimis mengendalikan tingkat inflasi secara konsisten dan terwujudnya ketahanan pangan. Beberapa upaya dalam pengedalian inflasi terus dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah seperti SPHP beras dan penyaluran CBP komersial, penyaluran bantuan pangan, gerakan pangan murah, fasilitasi distribusi pangan, SPHP jagung serta penguatan dan Informasi Pangan
“Diharapkan, sinergi bersama kolaborasi lintas sektor dalam penyaluran bantuan pangan ini kedepannya terus dilakukan dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kualitas,” imbuhnya.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Bondowoso, Bambang Soekwanto yang turut hadir dalam Rakor tersebut, mengatakan, apa yang dijabarkan oleh pemerintah pusat, adalah mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kami berharap langkah-langkah konkret yang dihasilkan dari Rakor ini akan memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah,” tandasnya.
Pada rakor tersebut turut hadir pula, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), kepala perangkat daerah, serta perwakilan BPS Kabupaten Bondowoso. (tif)
Baca juga: Miris, Seorang Caleg di Bondowoso Rela Jual Ginjal Untuk Biaya Kampanye