Situbondo, Obor Rakyat – Di tengah kunjungan kerja ke Vietnam untuk menyelesaikan perizinan budidaya lobster, HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa jhi Lilur mendapat tawaran strategis dari kalangan pengusaha besar Vietnam. Tawaran tersebut mencakup peluang dagang di tiga sektor utama: batubara, benih bening lobster, dan beras kualitas khusus.
Pengusaha asal Situbondo itu menyatakan kesiapannya untuk terlibat dalam perdagangan beras khusus, jenis beras dengan kualitas super premium dan harga tinggi yang tidak banyak ditanam oleh petani lokal. Jhi Lilur menegaskan bahwa dirinya tetap konsisten menolak impor beras jenis CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang dinilai merugikan petani Indonesia.
“Saya petani, anak petani, berkakek petani, bereyang petani. Saya marah kalau saat panen harga gabah jatuh. Saya anti impor beras CBP,” tegas jhi Lilur, Jumat (1/8/2025).
Tawaran dagang ini datang dari mitra bisnis Vietnam yang juga bergerak di sektor pertambangan batubara dan budidaya lobster. Jhi Lilur, selaku pendiri dan pemilik Bandar Pangan Nusantara (BAPANTARA Grup), sebuah induk usaha dengan 18 anak perusahaan di bidang pangan mengaku siap mengembangkan lini bisnis beras premium di dalam negeri.
Kunjungan kerja dilakukan di tiga provinsi penghasil beras utama di Vietnam Selatan, yakni Dong Thap, An Giang, dan Can Tho. Dalam perjalanannya, jhi Lilur melakukan survei langsung ke ribuan pabrik padi yang beroperasi secara masif di kawasan tersebut.
Jhi Lilur menilai bahwa masuknya beras CBP dari luar negeri berdampak buruk terhadap harga gabah petani lokal. Namun, ia melihat celah usaha di bidang beras khusus, yang tidak berbenturan langsung dengan produksi petani nasional karena perbedaan segmentasi dan harga pasar yang tinggi, antara Rp25.000 hingga Rp65.000 per kilogram.
BAPANTARA Grup akan segera mengembangkan jaringan industri pertanian nasional, termasuk rencana pembangunan pabrik-pabrik penggilingan padi modern di sejumlah kabupaten serta pencetakan sawah baru, meniru model ekspansi agribisnis seperti yang dilakukan para konglomerat di Papua.
“Negara agraris seperti Indonesia tidak boleh ada rakyatnya yang kelaparan karena tidak mampu beli beras. Ini soal keadilan sosial,” ujar jhi Lilur.
Untuk diketahui, Pemerintah RI menetapkan volume impor beras khusus untuk tahun 2025 sebesar 420.000 ton, yang menjadi peluang bisnis potensial tanpa harus mengorbankan kepentingan petani lokal. (*)