Jember, Obor Rakyat – Pelaksanaan kegiatan Sarasehan dan Pendidikan Politik yang digelar DPD Partai Golkar Kabupaten Jember di Jalan Bengawan Solo, Kecamatan Sumbersari, Sabtu (9/5/2026) lalu, menuai sorotan.
Sejumlah awak media diduga mengalami pembatasan saat hendak melakukan peliputan kegiatan tersebut.
Beberapa jurnalis yang datang mengaku diminta keluar oleh panitia karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar wartawan yang diperbolehkan masuk ke lokasi acara.
“Wartawan yang tidak tercantum namanya dalam daftar tidak boleh masuk, silakan keluar,” ujar seorang pria berbaju batik kuning yang diduga panitia kegiatan.
Situasi tersebut memicu kekecewaan di kalangan awak media. Pasalnya, kegiatan partai politik yang bersifat terbuka dan berkaitan dengan pendidikan politik dinilai seharusnya dapat diakses seluruh insan pers tanpa perlakuan diskriminatif.
Berdasarkan pantauan di lokasi, seorang anggota Satgas Partai Golkar terlihat membawa secarik kertas berisi enam nama wartawan dari sejumlah media yang diizinkan melakukan peliputan.
Sementara wartawan lain yang tidak masuk dalam daftar diminta meninggalkan area kegiatan.
Akibat insiden itu, beberapa jurnalis terpaksa menunggu di warung yang berada di depan kantor DPD Partai Golkar Jember sambil menanti perkembangan situasi.
Hingga berita ini ditulis, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jember, Karimullah Dahrudiadji, belum memberikan klarifikasi terkait dugaan pembatasan terhadap awak media tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp juga belum mendapat respons.
Selain itu, pertanyaan terkait penggunaan dan besaran dana bantuan politik (Banpol) yang diterima DPD Partai Golkar Kabupaten Jember pada tahun 2025 juga belum dijawab pihak terkait.
Sementara itu, anggota DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.
“Akan saya komunikasikan dengan pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Jember,” ujarnya singkat kepada awak media.
Peristiwa ini memunculkan kritik terhadap komitmen keterbukaan informasi publik dan kebebasan pers, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik kepada masyarakat. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi