Bondowoso, Obor Rakyat — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terus berkembang di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, kini menghadapi sorotan baru.
Di tengah bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut telah mencapai 75 titik, muncul pertanyaan penting: apakah seluruh dapur MBG tersebut benar-benar telah memenuhi standar teknis resmi, terutama terkait penggunaan listrik 3 phase?
Persoalan ini menjadi krusial setelah Badan Gizi Nasional (BGN) bersama PLN menegaskan bahwa instalasi listrik 3 phase merupakan syarat wajib operasional dapur MBG.
Bukan tanpa alasan. Dapur MBG dirancang untuk memproduksi ratusan hingga ribuan porsi makanan setiap hari dengan dukungan peralatan masak industri berdaya besar. Mulai dari rice steamer kapasitas besar, cooking mixer, bowl cutter, hingga cold storage membutuhkan pasokan listrik stabil yang tidak dapat ditopang instalasi rumah tangga biasa.
Kenapa Listrik 3 Phase Jadi Syarat Mutlak?
Dalam spesifikasi teknis resmi MBG, penggunaan listrik 3 phase atau tegangan 380 volt diwajibkan agar operasional dapur berjalan aman dan stabil.
Selain untuk menghidupkan alat masak komersial, daya besar juga digunakan untuk mendukung fasilitas lain seperti pendingin ruangan (AC), belasan titik CCTV, hingga sistem pendingin bahan baku makanan.
Jika tetap menggunakan listrik 1 phase, risiko gangguan operasional sangat tinggi. Beban listrik dapat anjlok atau trip saat beberapa alat dijalankan bersamaan.
Dalam jangka panjang, kondisi ini juga berpotensi merusak peralatan dapur.
“Ini bukan sekadar soal nyala listrik, tetapi menyangkut keamanan pangan dan kontinuitas distribusi makanan,” ungkap salah satu sumber teknis yang memahami standar dapur MBG, Senin (18/5/2026).
Ancaman Suspend hingga Putus Kemitraan
BGN diketahui menerapkan sistem evaluasi ketat terhadap seluruh dapur MBG. Pengelola yang tidak memenuhi standar teknis dapat menerima Surat Peringatan (SP) bertahap hingga berujung pada penghentian operasional sementara atau suspend.
Tak hanya itu, jika pelanggaran terus berlanjut dan tidak ada upaya perbaikan, kemitraan dapur MBG juga bisa diputus secara permanen.
Sanksi tersebut mencakup:
- Penghentian sementara operasional dapur
- Penahanan dana insentif selama masa evaluasi
- Pemutusan kemitraan dengan program MBG
Tak Hanya Listrik, Standar Dapur MBG Juga Ketat
Selain kelistrikan, dapur MBG juga wajib memenuhi sejumlah standar lain sebelum dinyatakan layak beroperasi.
Beberapa di antaranya meliputi:
- Memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
- Sistem pengolahan limbah atau IPAL
- Dokumen legal bangunan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- Ventilasi dan sirkulasi udara yang memadai
- Sistem keamanan dan pengawasan dapur
Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi apakah seluruh 75 SPPG di Bondowoso sudah memenuhi seluruh spesifikasi tersebut, termasuk penggunaan listrik 3 phase.
Alasan Klasik Mulai Terkuak
Di lapangan, persoalan biaya peningkatan daya listrik disebut menjadi salah satu alasan klasik yang kerap muncul. Tidak sedikit pengelola dapur mengeluhkan tingginya biaya instalasi listrik 3 phase serta penyesuaian infrastruktur pendukung lainnya. Padahal, standar tersebut menjadi syarat utama agar dapur MBG dapat beroperasi secara optimal dan aman.
Jika pengelola tidak segera melakukan penyesuaian, ancaman suspend bukan lagi sekadar peringatan administratif, melainkan bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan distribusi makanan bergizi bagi masyarakat.
Kini publik menunggu transparansi dan pengawasan ketat dari pihak terkait. Sebab di balik target besar program MBG, kualitas dan kelayakan dapur menjadi pondasi utama yang tak bisa ditawar. (*)
Penulis: Latif J