
Surabaya, Obor Rakyat – Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak menunjukkan komitmen serius dalam memberantas peredaran narkotika. Pengembangan kasus penyalahgunaan ganja yang bermula dari satu tersangka di Surabaya berhasil menyeret jaringan hingga ke Kota Malang.
Kasatresnarkoba AKP Adik Agus Putrawan mengungkapkan, kasus bermula dari penangkapan seorang pria berinisial R, warga Malang yang bekerja di Surabaya, pada pertengahan April 2026.
R diamankan atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Dari hasil pemeriksaan, polisi kemudian melakukan pengembangan untuk menelusuri asal barang haram tersebut.
“Pengakuan dari inisial R inilah yang memberi petunjuk hingga bandar besar berhasil kami amankan,” ujar AKP Adik Agus Putrawan, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, saat stok ganja milik R habis, tersangka kemudian memesan kepada seorang pria berinisial A yang berada di Malang. Komunikasi dilakukan melalui sambungan telepon.
Namun saat itu, A mengaku tidak memiliki stok barang. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan pemancingan terhadap jaringan tersebut hingga akhirnya muncul nama lain, yakni R dan L, yang diduga terlibat dalam peredaran ganja.
Dari hasil pengembangan kasus, petugas berhasil mengamankan total tujuh orang tersangka. Dua di antaranya diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika jenis ganja, sementara lima lainnya diketahui sebagai pengguna setelah menjalani tes urine.
Meski demikian, seluruh tersangka tidak langsung diproses pidana berat. Polisi bersama pihak terkait mengedepankan pendekatan rehabilitasi sesuai aturan yang berlaku di Indonesia.
Rehabilitasi narkoba sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menjalani rehabilitasi medis maupun sosial.
“Dari tujuh tersangka, dua tersangka pengguna ganja tidak menjalani rehabilitasi karena masih di bawah umur dan masih berstatus pelajar,” jelas Putrawan.
Seluruh tersangka disebut telah menjalani asesmen oleh Badan Narkotika Nasional sebelum proses rehabilitasi dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL).
Penulis: Ainul Mukorobin
Editor: Redaksi