Bondowoso, Obor Rakyat — Gelontoran dana hibah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso di tengah kebijakan efisiensi anggaran memicu gelombang kritik dari kalangan aktivis lokal.
Alokasi anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat mendasari sorotan tajam terhadap tata kelola keuangan Pemkab Bondowoso.
Di saat infrastruktur publik—seperti jalan rusak, drainase, hingga saluran irigasi pertanian—membutuhkan perbaikan mendesak, Pemkab Bondowoso justru mengalokasikan hibah bernilai fantastis. Di antaranya sebesar Rp 1 miliar untuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) serta Rp 200 juta untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
Kritik Prioritas dan Desakan Transparansi
Aktivis lokal Bondowoso, Dharma yang akrab disapa Dardor, menilai kebijakan penganggaran tersebut mencederai prinsip skala prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah keterbatasan fiskal seharusnya difokuskan pada belanja modal yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
”Ketika jalan berlubang, drainase, jembatan, dan saluran irigasi membutuhkan perbaikan mendesak, mengapa Pemkab Bondowoso justru menggelontorkan dana hibah kepada organisasi tertentu? Di tengah efisiensi, kebutuhan publik yang paling krusial seharusnya menjadi prioritas utama,” tegas Dardor, Jumat (24/7/2026).
Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dari pihak eksekutif untuk menjelaskan dasar penetapan kebijakan anggaran tersebut kepada publik.
”Kritik ini bukan bentuk sikap anti-pemerintah, melainkan wujud kepedulian masyarakat agar setiap rupiah uang daerah dialokasikan secara tepat sasaran dan memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya,” tambahnya.
Indikasi Kepentingan Politik Golongan
Senada dengan Dardor, aktivis Bondowoso lainnya, Ahroji, menyoroti dugaan adanya motif politik di balik pengalokasian dana hibah tersebut.
Ia mengindikasikan bahwa keputusan penganggaran kerap kali terdistorsi oleh kalkulasi dukungan politik jangka pendek dibanding kepentingan riil konstituen.
”Fenomena ini memperlihatkan indikasi bahwa kebijakan tidak sepenuhnya pro-rakyat, melainkan sarat akan kepentingan kelompok atau golongan tertentu,” ujar Ahroji.
Ancam Lapor APH Jika Ditemukan Penyelewengan
Menanggapi potensi penyalahgunaan, para aktivis mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi secara ketat realisasi penggunaan dana hibah tersebut di lapangan.
Ahroji menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk membawa temuan ini ke ranah hukum apabila terindikasi adanya penyelewengan.
”Mari kita awasi bersama, apakah anggaran tersebut dipergunakan sesuai peruntukannya atau tidak. Jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum, sebagaimana kasus hibah ormas lain yang saat ini sedang diproses hukum, masyarakat wajib melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH),” pungkas Ahroji. (*)
Penulis: Latif J