Tebing Tinggi, Obor Rakyat — Pelayanan kesehatan di Klinik Djohan, Kota Tebing Tinggi, Sumatra Utara, menjadi sorotan setelah munculnya keluhan dari keluarga pasien.
Pemerhati hukum Alfianto, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tebing Tinggi melalui Wali Kota Iman Irdian Saragih serta Kepala Dinas Kesehatan dr. Fitri Sari Saragih untuk segera turun tangan memastikan persoalan tersebut ditangani secara objektif dan transparan.
Alfianto menegaskan, jika dalam pemeriksaan ditemukan dugaan pelayanan yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), standar profesi, maupun etika pelayanan kesehatan, tindakan tegas harus diambil sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila terbukti ada pelanggaran, penanggung jawab klinik harus memberikan teguran tertulis dan mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Alfianto kepada media, Rabu (12/8/2026).
Kronologi Keluhan Pasien
Persoalan ini bermula dari keluhan pasangan suami istri Irlan Jaya Situmorang, dan Kurnia Ningsih Saragih. Mereka mempertanyakan kualitas pelayanan saat membawa anak mereka yang berusia enam tahun untuk berobat ke Klinik Djohan pada Senin (10/8/2026) sekitar pukul 17.00 WIB akibat mengalami demam tinggi.
Irlan menyayangkan sikap salah satu petugas perempuan di lokasi yang dinilai tidak profesional. Menurut keterangannya, petugas tersebut justru meminta pihak keluarga untuk mengukur suhu tubuh anaknya secara mandiri.
“Termometer diletakkan di atas meja dokter dan kami diminta memeriksa suhu anak kami sendiri. Kami datang untuk berobat dan mempercayakan penanganannya kepada tenaga medis, karena kami sebagai masyarakat awam tidak memahami prosedur medis,” ungkap Irlan.
Tindak Lanjut dan Respons Pihak Klinik
Menanggapi keluhan tersebut, Penanggung Jawab Klinik Djohan, dr. Junica Handayani, dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (11/8/2026), menyatakan bahwa pihak manajemen akan memanggil petugas yang bersangkutan untuk menjalani pemeriksaan internal.
Manajemen berjanji akan memberikan pembinaan hingga sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan terbukti menunjukkan adanya tindakan yang melanggar SOP atau etika pelayanan.
Namun, saat dikonfirmasi ulang pada Rabu (12/8/2026), dr. Junica belum memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan maupun hasil dari pemeriksaan internal tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, keputusan akhir manajemen terkait persoalan tersebut belum diumumkan secara terbuka.
Dorongan Transparansi dari Pemerhati Hukum
Alfianto menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
Ia mendesak agar hasil evaluasi disampaikan secara jujur kepada publik untuk menghindari kesimpangsiuran informasi.
“Jangan hanya berhenti pada klarifikasi awal. Kalau terbukti ada kesalahan, harus ada tindakan tegas. Sebaliknya, kalau tidak terbukti melanggar, sampaikan hasilnya secara terbuka agar tidak timbul tanda tanya di tengah masyarakat,” lanjut Alfianto.
Ia juga berharap Pemkot dan Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi terus mengoptimalkan fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap seluruh fasilitas kesehatan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Catatan Redaksi: Sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, redaksi tetap memberikan ruang Hak Jawab dan Klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak Klinik Djohan maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan pemberitaan. (*)
Penulis: S Hadi Purba
Editor: Redaksi