Situbondo, Obor Rakyat — Menjelang penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, isu netralitas apparat negara dan independensi organisasi kemasyarakatan keagamaan kembali menjadi sorotan publik.
Tokoh Nahdliyin sekaligus Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy yang akrab disapa Gus Lilur, menyampaikan imbauan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar memastikan fasilitas kekuasaan dan simbol presidensial tidak disalahgunakan untuk kepentingan konsolidasi politik praktis internal PBNU.
Langkah politis Gus Lilur didasari oleh desas-desus mengenai dugaan keterlibatan jejaring elite lingkaran dalam pemerintahan yang ditengarai mencoba mengintervensi suksesi kepemimpinan PBNU.
Dalam keterangannya pada Selasa (18/8/2026), ia mengidentifikasi setidaknya sembilan pejabat publik, termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wamenmensesneg Juri Ardiantoro, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang diduga memobilisasi pengaruh struktural untuk mendukung figur tertentu, yakni KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) sebagai Ketua Umum dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam.
Interseksi Jabatan Publik dan Struktur Organisasi
Secara teoritis, keterlibatan pejabat negara yang sekaligus memegang posisi strategis di ormas keagamaan berpotensi melahirkan conflict of interest (benturan kepentingan).
Gus Lilur menggarisbawahi bahwa rangkap peran politik-birokrasi ini berisiko memunculkan persepsi publik terkait manipulasi kekuasaan (abuse of power).
”Prinsip utamanya adalah mendemakrasi proses suksesi tanpa intervensi negara. Kompetisi harus berlangsung secara deliberatif berdasarkan kriteria keulamaan, kapabilitas, dan integritas bukan atas dasar kedekatan patronase dengan lingkar kekuasaan,” tegas Gus Lilur.
Skeptisisme juga diarahkan pada aspek akuntabilitas pembiayaan operasional gerakan politik tersebut.
Gus Lilur mendesak perlunya transparansi untuk membendung praktik money politics maupun potensi penyalahgunaan anggaran negara (APBN) dalam dinamika perebutan suara di tingkat wilayah (PWNU) dan cabang (PCNU).
Ujian bagi Otonomi Civil Society
Dinamika ini mencerminkan tantangan klasik relasi antara negara dan civil society (masyarakat sipil) di Indonesia. Sebagai organisasi keagamaan terbesar, independensi NU menjadi barometer penting bagi kesehatan demokrasi nasional.
Pokok Poin Desakan Gus Lilur:
- Klarifikasi Institusional: Mengimbau Presiden Prabowo secara tegas membantah keterlibatan Istana dalam bursa calon PBNU.
- Depolitissasi Jabatan Publik: Mencegah pemanfaatan wewenang kementerian/lembaga untuk mobilisasi dukungan Muktamar.
- Akuntabilitas Finansial: Mendorong transparansi guna memitigasi potensi komodifikasi suara muktamirin dan penggunaan dana publik.
- Kedaulatan Muktamirin: Menyerukan seluruh pengurus PWNU dan PCNU untuk mempertahankan independensi serta tradisi deliberatif NU dari tekanan hegemonik.
Di akhir keterangannya, Gus Lilur menegaskan bahwa upaya menjaga Muktamar ke-35 NU dari intervensi kekuasaan merupakan langkah krusial untuk merawat marwah marhaenis-keagamaan dan otentisitas peran historis NU sebagai pilar bangsa yang merdeka dan berdikari. (*)
Penulis: Redaksi