Jember Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengonfirmasi kepastian kelanjutan proyek strategis nasional Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Melalui diplomasi intensif dan pengawalan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah, proyek konektivitas antarwilayah ini memproleh alokasi anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp3 triliun. Langkah ini ditujukan untuk mengakselerasi penuntasan koridor infrastruktur jalan yang membelah kawasan pesisir tersebut.
Bupati Jember, Muhammad Fawait (Gus Fawait), menyatakan bahwa pengerjaan fisik lanjutan JLS diproyeksikan mulai berakselerasi secara masif pada akhir tahun 2026. Intervensi anggaran skala besar ini diharapkan menjadi katalisator utama dalam menghubungkan titik-titik krusial yang selama ini terisolasi secara geografis maupun ekonomi.
“Program ini memang bersumber dari Pemerintah Pusat, namun realisasinya tidak lepas dari ikhtiar gigih Pemerintah Kabupaten Jember yang terus mendorong agar pembangunan JLS segera dituntaskan dan saling terhubung,” ujar Gus Fawait dalam keterangan resminya, Selasa (18/8/2026).
Integrasi Antarwilayah dan Aksesibilitas Kawasan
Pembangunan JLS dinilai memiliki posisi geo-ekonomi yang sangat vital bagi dinamika pembangunan kawasan selatan Jawa Timur. Secara teknis, koridor jalan ini dirancang untuk mengintegrasikan sejumlah titik strategis di wilayah internal Kabupaten Jember, meliputi Kecamatan Jombang, Kencong, Gumukmas, hingga Puger.
Dalam skala makro, penyelesaian segmen ini akan merangkai konektivitas lintas kabupaten secara berkelanjutan, mulai dari Kabupaten Malang, Lumajang, Jember, hingga berakhir di Banyuwangi. Integrasi infrastruktur darat ini diyakini mampu memangkas biaya logistik, meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan jasa, serta mengeliminasi ketimpangan pembangunan antara kawasan utara dan selatan.
Cakupan Integrasi JLS & Wilayah Terhubung:
- Konektivitas Lokal (Jember) Jombang—
- Kencong— Gumukmas—
- Puger
- Konektivitas Regional (Jatim Selatan) Malan—Lumajang—Jember— Banyuwangi
Mendorong Efek Berganda dan Inklusi Ekonomi Lokal
Selain menaikkan indeks aksesibilitas, Pemkab Jember menyoroti dampak multiplier effect (efek berganda) yang berpotensi lahir dari terbukanya akses jalan nasional ini. Hadirnya infrastruktur yang memadai diproyeksikan bakal memicu munculnya kutub-kutub pertumbuhan ekonomi baru (new economic centers) serta menarik arus investasi skala nasional maupun regional ke kawasan pesisir.
“Ketika jalur JLS ini resmi tersambung penuh, pusat-pusat keramaian baru akan tumbuh pesat. Investor tentu akan melihat potensi besar di sepanjang wilayah selatan ini,” tutur Gus Fawait.
Sebagai langkah antisipatif dalam menyerap potensi ekonomi tersebut, Pemkab Jember telah menyiapkan skema penguatan ekonomi berbasis komunitas di kawasan pedesaan sekitar JLS. Salah satu instrumen utama yang disiapkan adalah pengoptimalan fasilitas Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Skema ini dirancang agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, melainkan pelaku aktif dalam rantai nilai ekonomi baru yang terbentuk.
Sinergi Antar-Kelembagaan dan Visi Koridor Ekonomi Baru
Keberlanjutan proyek ini tidak terlepas dari komitmen pengawalan bersambung antara Pemkab Jember dengan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi lintas tingkat pemerintahan ini ditujukan untuk meminimalisasi hambatan administratif maupun teknis di lapangan.
Dengan terhubungnya JLS secara komprehensif, Pemkab Jember memproyeksikan transformasi kawasan selatan, dari yang semula diposisikan sebagai wilayah penyangga (hinterland) menjadi koridor ekonomi mandiri yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi