Penyidik KPK periksa eks Kakanwil Pajak, Muhammad Haniv.Jakarta, Obor Rakyat — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (HNV), Rabu (19/8/2026).
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi yang diperkirakan mencapai Rp21,5 miliar.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa proses penyidikan terhadap tersangka berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
”Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama HNV, Kakanwil Dirjen Pajak Banten periode 2011–2015 dan Kakanwil Dirjen Pajak Jakarta Khusus periode 2015–2018,” ujar Budi kepada wartawan.
Kendati demikian, otoritas penegak hukum tersebut belum memaparkan secara rinci substansi materi pemeriksaan maupun konstruksi perkara yang tengah didalami oleh tim penyidik dalam penanganan perkara a quo.
Rincian Dugaan Penerimaan dan Status Hukum
Penetapan status hukum tersangka terhadap Muhammad Haniv secara resmi diumumkan pada 25 Februari 2025, menyusul penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani pimpinan KPK pada 12 Februari 2025.
Sebagai langkah mitigasi risiko yurisdiksional, KPK juga telah mengajukan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap yang bersangkutan selama enam bulan.
Berdasarkan hasil temuan awal penyidikan, tersangka diduga menerima gratifikasi sekurang-kurangnya senilai Rp21.560.840.634.
Alokasi dana tersebut teridentifikasi ke dalam beberapa bentuk, antara lain:
- Pembiayaan Kegiatan Pribadi: Penerimaan senilai Rp804.000.000 yang dialokasikan untuk penyelenggaraan peragaan busana (fashion show) merek milik anak tersangka.
- Aset Valuta Asing: Penerimaan dalam bentuk valuta asing dengan nilai konversi setara Rp6.665.006.000.
- Instrumen Keuangan: Penempatan dana pada deposit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) senilai Rp14.088.834.634.
Atas perbuatannya, penyidik menyangkakan tersangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Hingga tahap pemeriksaan ini, penyidik belum melakukan tindakan penahanan subjektif terhadap tersangka.
Dalam rangka melengkapi berkas perkara (dossier), tim penyidik KPK secara intensif telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi kunci.
Saksi-saksi yang dipanggil mencakup unsur birokrasi perpajakan hingga pihak swasta, di antaranya Pemeriksa Pajak Madya KPP Pratama Sleman Hadi Sutrisno, Direktur Utama PT Wildan Saskia Valasindo Ohim, mantan Direktur Utama PT Bahari Buana Citra Otik Rostiana, serta seorang saksi dari unsur swasta, Rita Kusumandari. (*)
Penulis: Wahyu Widodo
Editor: Redaksi