Jember, Obor Rakyat — Penyelenggaraan pelayanan publik dan keterbukaan informasi di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menjadi sorotan tajam. Dugaan tindakan tidak kooperatif oknum aparat kecamatan serta ulah oknum Kepala Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Sumber Waru yang meresahkan warga kini menuai kecaman dari kalangan wartawan dan pejabat daerah.
Peristiwa bermula saat sejumlah jurnalis mendatangi Kantor Kecamatan Sumberbaru untuk melakukan konfirmasi terkait kasus viral yang melibatkan oknum Kepala SPPG Sumber Waru.
Oknum tersebut diduga terlibat cekcok dalam kondisi mabuk akibat minuman keras sembari membawa senjata tajam (sajam).
Namun, upaya konfirmasi awak media justru dihalangi oleh oknum Staf Kaur Perencanaan Kecamatan Sumberbaru bernama Astutik. Ia diduga memberikan isyarat tertutup kepada Camat Sumberbaru untuk menghindari wartawan.
Saat dipertanyakan mengenai alasannya, Astutik justru merespons dengan nada acuh tak acuh.
”Apa, Mbak? Silakan kalau mau ditulis,” cetus Astutik di lokasi kejadian.
Sikap arogan tersebut dinilai mencederai profesi wartawan yang bekerja di bawah naungan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
Penghalangan terhadap kerja jurnalistik tidak hanya membatasi fungsi pers sebagai kontrol sosial, tetapi juga melanggar hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.
Tindakan Tegas Satgas MBG
Secara terpisah, pihak pemerintah daerah bergerak merespons dugaan pelanggaran yang melibatkan oknum Kepala SPPG tersebut.
Wakil Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Jember, Akhmat Khoirozi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan resmi mengenai insiden pengancaman menggunakan sajam dan pesta miras yang melibatkan oknum pengelola SPPG Sumber Waru.
Khoirozi menegaskan tidak akan menoleransi bentuk pelanggaran hukum maupun keonarannya yang merusak citra program pelayanan masyarakat.
”Esok kami akan langsung turun ke lokasi untuk melakukan verifikasi. Bila terbukti benar, izin operasional SPPG tersebut akan kami cabut tanpa kompromi,” tegas Khoirozi.
Komunitas insan pers Jember mendesak pimpinan instansi terkait untuk memberikan sanksi administratif dan pembinaan tegas kepada oknum staf kecamatan yang bersikap tidak profesional, guna memastikan insiden serupa tidak terulang di lembaga pemerintahan lainnya. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi