Jember, Obor Rakyat – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember secara resmi melaksanakan pemusnahan atas Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) berupa Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) ilegal, Jumat (21/8/2026).
Tindakan hukum ini merupakan akumulasi hasil penindakan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang cukai sepanjang rentang waktu Oktober 2025 hingga Juni 2026.
Secara yuridis, pemusnahan ini didasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Total barang bukti yang dimusnahkan mencakup 7.425.928 batang rokok tanpa lekatan pita cukai (polos), yang secara perincian komposisi jenis barang bukti meliputi:
- Sigaret Kretek Mesin (SKM): 6.156.136 batang
- Sigaret Putih Mesin (SPM): 1.268.032 batang
- Sigaret Kretek Tangan (SKT): 1.760 batang
Barang hasil penindakan tersebut secara keseluruhan ditaksir memiliki nilai keekonomian (valuation) sebesar Rp10,57 miliar, dengan potensi kerugian keuangan negara (potential state loss) yang berhasil diselamatkan mencapai Rp7,2 miliar.
Moda Penindakan Yuridis dan Diversifikasi Jalur Distribusi
Keberhasilan penyitaan barang bukti ini berakar dari efektivitas fungsi pengawasan (border and inland control) melalui penggabungan moda penindakan represif, yakni:
- Pemeriksaan Sarana Pengangkut: Penghentian dan penggeledahan armada transportasi di jalur distribusi darat antarkota.
- Operasi Pasar: Pengawasan pada tingkat niaga eceran (retailer).
- Penindakan Berbasis Intelijen: Tindak lanjut atas partisipasi serta aduan informasi dari masyarakat.
Inovasi Paradigma Penegakan Hukum: Eco-Friendly Copolymerization Method
Aspek pembeda yang signifikan dalam eksekusi pemusnahan BMMN kali ini terletak pada pergeseran metodologis dari incineration (pembakaran terbuka) menuju pendekatan ekologis (green law enforcement).
Bea Cukai Jember bekerjasama dengan pihak ketiga independen mengaplikasikan metode kopolimerisasi.
Proses destruksi fisik dilakukan melalui destrukturisasi bahan uji menggunakan destruktan cair khusus dan air.
Pendekatan ini memutus fungsi konsumsi produk tanpa menghasilkan pencemaran udara (zero toxic emissions). Hasil destruksi kimiawi-fisika ini selanjutnya diolah kembali (recycling process) menjadi matrik bahan campuran pupuk kompos organik.
Konstruksi Dampak Sosio-Ekonomi dan Implikasi DBHCHT
Dalam tatanan hukum pidana fiskal, peredaran Hasil Tembakau tanpa pita cukai merupakan bentuk fiscal fraud yang merusak tata kelola pasar persaingan usaha (distorted market equilibrium).
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur, Muhammad Lukman, menegaskan bahwa penindakan ini tidak hanya bertumpu pada dimensi kepatuhan hukum (legal compliance), melainkan pencegahan eksternalitas negatif terhadap pembangunan daerah:
“Peredaran rokok ilegal berdampak langsung pada tergerusnya potensi penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Padahal, alokasi DBHCHT memiliki fungsi kepastian hukum untuk mendanai sektor kesehatan masyarakat, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi daerah.”
Kegiatan eksekusi pemusnahan ini turut disaksikan oleh jajaran pemangku kepentingan (stakeholders) dari unsur Pemerintah Daerah Jember, Bondowoso, dan Situbondo sebagai wujud sinergitas antarinstansi (inter-agency collaboration) dalam menegakkan regulasi di bidang fiskal dan cukai. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi