Bondowoso, Obor Rakyat — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso memformulasikan instrumen intervensi infrastruktur melalui skema hibah material berupa 2.000 drum aspal bagi pemerintah desa. Inisiatif strategis ini dirancang untuk meakselerasi pemulihan kualitas konektivitas darat pada segmen jalan desa yang belum terakomodasi dalam alokasi kontraktual Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni.
Kebijakan berbasis partisipasi sektoral ini telah disahkan dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Achmad Dhafir, mengonfirmasi keputusan politis-anggaran tersebut usai menyelenggarakan rapat kerja evaluasi bersama Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso pada Rabu (2/9/2026).
Menurut Dhafir, disparitas kualitas jaringan jalan lokal di tingkat presisi wilayah kecamatan dan desa memicu tingginya eksternalitas negatif terhadap efisiensi mobilitas warga. Kendala pembiayaan daerah menuntut transformasi paradigma dari model pengerjaan tersentralisasi menuju efisiensi kolaboratif.
”Agregasi aspirasi publik mengindikasikan bahwa preservasi jaringan jalan merupakan variabel prioritas. Namun, eksekusinya wajib mematuhi batasan rasio kemampuan fiskal daerah. Keterbatasan ruang fiskal menuntut introduksi skema penanganan alternatif yang adaptif tanpa mengabaikan standar teknis,” ujar Dhafir.
Arsitektur Pembiayaan dan Sinergi Ko-Manajemen
Di samping skema hibah, komitmen preservasi jalan skala kabupaten tetap dipertahankan melalui mekanisme pengadaan reguler. Dalam APBD Perubahan 2026, Pemkab memplot alokasi kapital sekitar Rp35 miliar untuk rehabilitasi dan rekayasa perkerasan jalan, yang disinergikan dengan dana perimbangan serta bantuan teknis dari pemerintah pusat.
Untuk mengatasi defisit penanganan pada ruas jalan bertipe kewenangan desa, Pemkab menerapkan skema partisipasi modal material.
Berdasarkan perhitungan estimasi, pasokan 2.000 drum aspal dengan volume benchmark 50 drum per unit wilayah diproyeksikan mampu menjangkau intervensi fisik di 40 desa prioritas.
“Proyeksi distribusinya berbasis komputasi kebutuhan: alokasi 2.000 drum dengan rata-rata 50 drum per lokasi akan memberi dampak langsung pada 40 titik desa. Kebutuhan berkelanjutan akan diproyeksikan kembali dalam struktur penganggaran TA 2027,” imbuh Dhafir.
Dalam pembagian matriks tanggung jawab teknis dan finansial:
- Pemkab Bondowoso (Dinas BSBK): Bertindak sebagai penyedia komoditas aspal, fasilitator mobilisasi alat berat (heavy equipment Support), serta supervisor kontrol kualitas (technical assistance).
- Pemerintah Desa: Mengalokasikan dana komplementer untuk agregat material pendukung, operasional, dan cost of labor melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Dana Desa (DD) sesuai regulasi teknis.
Dhafir juga menekankan larangan keras terhadap praktik pungutan ilegal maupun mobilisasi pembiayaan informal dari masyarakat.
“Skema ini strictly membebani APBDes untuk komponen material pendukung dan upah kerja. Tidak dibenarkan adanya koersi finansial berupa swadaya atau pungutan dalam bentuk apa pun kepada publik,” tegasnya.
Mitigasi Risiko dan Penguatan Regulasi Penyaluran
Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori, menjelaskan bahwa respons partisipatif dari tingkat desa tergolong tinggi.
Namun, penetapan alokasi penerima bantuan tidak didasarkan pada pengajuan spontan, melainkan melalui tahapan audit teknis dan verifikasi regulatif.
Dinas BSBK berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Bagian Hukum Setda Bondowoso untuk menyusun kerangka regulasi, audit kondisi fisik jalan, serta pemetaan kriteria kelayakan.
“Penetapan kriteria penerima hibah wajib melewati proses rigorous verification. BSBK, DPMD, dan Bagian Hukum menjamin seluruh tata kelola pengadaan hingga penyerahan material terakreditasi secara hukum dan mematuhi kepatuhan regulasi,” kata Ansori.
Volume dan spesifikasi aspal yang disalurkan ke tiap-tiap desa akan dikalibrasi secara proporsional berdasarkan Indeks Kerusakan Jalan (Road Distress Index) serta urgensi kualitatif lapangan, guna memastikan efektivitas distribusi tepat sasaran. (*)
Penulis: Latif J
Editor: Redaksi