Jakarta, Obor Rakyat — Bareskrim Polri membongkar tiga kasus tindak pidana perjudian online dengan modus yang memanfaatkan website dan media sosial. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menemukan transaksi perjudian mencapai Rp1,03 triliun serta membekukan dana sekitar Rp51,99 miliar.
Pengungkapan tiga perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divhumas Polri Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri memberantas jaringan perjudian daring yang terus mengembangkan modus melalui teknologi digital.
“Konferensi pers hari ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mengungkap dan menindak tindak pidana perjudian online. Kami akan terus melakukan penindakan secara simultan, termasuk terhadap jaringan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas perjudian,” ujar Erdi.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Dr. Adex Yudiswan mengungkapkan, jaringan judi online terus beradaptasi ketika akses terhadap situs mereka diputus. Pelaku dapat berpindah domain, membuat mirror site, hingga mengubah strategi promosi melalui media sosial.
“Konsep judi online itu bukan konsep permainan, melainkan konsep penipuan. Untuk menambah omzet, mereka menggabungkan segala kemampuan teknologi untuk mengambil dana dari masyarakat kita,” kata Adex.
Transaksi Judi Tembus Rp1,03 Triliun
Dalam perkara pertama, penyidik berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/53/III/2026/SPKT.DITTIPIDSIBER tanggal 2 Maret 2026 mengungkap jaringan website 1xbet, ij8keren, dan empire88.
Sebanyak enam orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu orang berinisial EP masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Dari transaksi sistem pembayaran perjudian melalui PT Ultra Payment Terpercaya (PT UPT), penyidik menemukan nilai transaksi sekitar Rp1,03 triliun.
Polisi juga membekukan dana pada lima penyedia jasa pembayaran dengan total mencapai Rp51.991.693.314.
Modus Spam Komentar
Perkara kedua dan ketiga berkaitan dengan modus spam komentar di media sosial. Pelaku memanfaatkan kolom komentar untuk mengarahkan pengguna menuju situs perjudian online.
Dalam perkara kedua, berdasarkan LP/A/19/VII/2026/SPKT.DITTIPIDSIBER tanggal 2 Juli 2026, polisi mengungkap promosi sejumlah situs judi online, antara lain garam26, sor54, rawit14, pusatjp68, paris52, hantam01, manis36, dan jaribos.
Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dan dua lainnya masuk DPO.
Sementara perkara ketiga berdasarkan LP/A/25/VII/2026/SPKT.DITTIPIDSIBER tanggal 15 Juli 2026 mengungkap jaringan spam komentar yang secara khusus menyasar akun media sosial dengan jumlah pengikut dan engagement tinggi.
Dalam perkara ini, tiga tersangka diamankan, sedangkan lima orang lainnya ditetapkan sebagai DPO.
Dari dua perkara spam komentar tersebut, penyidik menyita atau memblokir 42 rekening dengan nilai sekitar Rp83,1 juta.
Adapun omzet dari dua perkara tersebut, yang melibatkan delapan website perjudian online, diperkirakan mencapai Rp7,5 miliar per bulan atau sekitar Rp90 miliar per tahun.
Polri: Judi Online Bersifat Borderless
Adex mengatakan, pemberantasan judi online menjadi tantangan tersendiri karena jaringan pelaku dapat beroperasi lintas negara. Tim pemasaran, pengelola website, hingga infrastruktur digital dapat berada di negara berbeda.
“Dunia siber, terutama judi online, sifatnya borderless. Tim marketing bisa berada di satu negara, pengelola website di negara lain, dan infrastrukturnya di negara yang berbeda lagi,” ujarnya.
Karena itu, menurut Adex, pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi antara kementerian dan lembaga, aparat penegak hukum, hingga kerja sama antarnegara.
Komdigi Putus Akses 8,8 Juta Situs
Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah Yanwar Rosadi mengatakan, pemerintah terus memperkuat pemutusan akses terhadap situs dan konten perjudian online.
Hingga 2 September 2026, Komdigi mencatat telah melakukan pemutusan akses terhadap lebih dari 8,8 juta situs sejak 2017.
Sementara sejak 20 Oktober 2024, pemutusan akses telah mencapai 3.981.834, yang mencakup situs, IP, dan konten media sosial.
Safriansyah menegaskan, penanganan judi online membutuhkan kolaborasi antarlembaga, mulai dari pencegahan, pemblokiran ruang siber, pelacakan aliran dana, hingga penegakan hukum pidana.
Di sisi lain, Direktur Kerja Sama Dalam Negeri PPATK Kombes Pol. Yuliani menyatakan PPATK akan terus mendukung penyidik melalui analisis dan penelusuran aliran dana yang berkaitan dengan perjudian online.
Kasus Judi Online Menurun
Secara nasional, Polri mencatat 1.626 kasus judi online dengan 1.999 tersangka pada 2024.
Jumlah tersebut menurun pada 2025 menjadi 665 kasus dengan 744 tersangka.
Sementara hingga September 2026, tercatat 55 kasus dengan 123 tersangka.
Polri memastikan pemberantasan judi online akan terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemutusan akses terhadap situs, penelusuran serta pemutusan aliran dana, dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian daring. (*)
Penulis: Nur Arifin
Editor: Redaksi