Jakarta, Obor Rakyat — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengintensifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 4 September 2026, penyidik Polri mencatat 169 laporan polisi dengan total luas areal terbakar mencapai 4.741,8915 hektare, serta menetapkan 113 orang sebagai tersangka.
Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, Kombes Pol. Pipit Subiyanto, mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku yang memproses hukum merupakan individu. Motif utama di balik aksi pembakaran tersebut umumnya terkait dengan pembersihan dan pembukaan lahan (land clearing) pribadi.
”Dari hasil penanganan perkara yang kami lakukan, tersangka sejauh ini didominasi perorangan. Mereka melakukan pembakaran di lahan yang berada di sekitar atau merupakan miliknya sendiri, salah satunya dengan motif untuk membuka lahan,” ujar Pipit dalam keterangan resminya, Jumat (4/9/2026).
Pemetaan Wilayah Penindakan
Penanganan perkara dilakukan secara berjenjang oleh jajaran kepolisian daerah (polda) di wilayah rawan karhutla.
Berdasarkan data sebaran tersangka:
- Polda Riau: 42 tersangka
- Polda Sumatera Selatan: 20 tersangka
- Polda Kalimantan Tengah: 20 tersangka
- Polda Kalimantan Timur: 13 tersangka
- Polda Jambi: 8 tersangka
- Polda Kalimantan Barat: 7 tersangka
- Polda Kalimantan Selatan: 3 tersangka
Pipit menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan untuk menjerat pihak korporasi jika ditemukan bukti keterlibatan dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
Dari segi dampak kerusakan lingkungan, Polda Riau mencatat areal terbakar seluas 2.112,25 hektare. Angka ini disusul oleh wilayah hukum Polda Kalimantan Barat seluas 1.696,3 hektare dan Polda Lampung seluas 637,4 hektare.
Komitmen Efek Jera dan Sinergi
Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa tindakan tegas ini ditujukan untuk memberikan efek jera (deterrent effect) sekaligus menekan potensi timbulnya bencana ekologis yang lebih luas.
”Polri tidak hanya melakukan pemadaman dan penanganan ketika terjadi kebakaran, tetapi juga memastikan aspek penegakan hukum berjalan. Setiap informasi dan temuan terkait dugaan tindak pidana karhutla akan ditindaklanjuti secara profesional,” tegas Trunoyudo, Sabtu (5/9/2026).
Progres Penanganan Perkara
Pada periode 1 Januari hingga 4 September 2026, dari total 169 laporan polisi yang diterima:
- Tahap Penyelidikan: 55 perkara
- Tahap Penyidikan: 79 perkara
- Sisa Perkara: Berada dalam proses hukum lanjutan dan penetapan status hukum.
Polri mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar serta aktif melaporkan setiap indikasi pelanggaran hukum terkait karhutla di wilayah masing-masing demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan publik. (*)
Penulis: Rasma
Editor: Redaksi