Jambi, Obor Rakyat — Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Jambi menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam Rangka Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Menuju Indonesia Emas 2045”.
Forum strategis yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi pada Jumat (4/9/2026) ini dihadiri sekitar 150 akademisi muda dan mahasiswa hukum dari berbagai perguruan tinggi se-Kota Jambi.
Kegiatan ini mengemuka sebagai wujud esensial pengawalan akademis terhadap program strategis nasional. PERMAHI menghadirkan diskursus multisektoral yang melibatkan unsur Kejaksaan Tinggi Jambi, Kesbangpol Kota Jambi, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Kodim 0415/Jambi, hingga DPW Asosiasi KDKMP Provinsi Jambi.
Transisi dari Kuantitas menuju Kualitas Kelembagaan
Dalam pembukaannya, Ketua DPC PERMAHI Jambi, Roland Pramudiansyah, menyoroti dikotomi antara keberhasilan administratif-fisik dengan efektivitas substansial operasional KDKMP di lapangan.
Menurutnya, percepatan pembentukan badan hukum dan pembangunan fasilitas fisik tidak boleh menutupi berbagai persoalan fundamental, seperti keterbatasan lahan, kejelasan status aset, hingga disparitas kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Tantangan krusial koperasi saat ini terletak pada aspek keberlanjutan (sustainability) dan kemandirian tata kelola. Penguatan kapasitas manajerial pengurus, khususnya terkait tata kelola keuangan, mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT), hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) harus menjadi prioritas utama guna meminimalisasi ketergantungan serta dominasi entitas eksternal,” tegas Roland.
Pandangan senada disampaikan Ketua DPW Asosiasi KDKMP Provinsi Jambi, M. Chudori. Ia memaparkan bahwa dari target 1.548 titik pembangunan di Provinsi Jambi, sebanyak 717 titik tengah berjalan dan 325 gerai telah rampung 100 persen.
Kendati demikian, ia menekankan pentingnya kepastian aturan teknis operasional agar koperasi tidak berfokus pada formalitas semata, melainkan mampu menyerap produk lokal dan menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara riil.
Perspektif Hukum: Integrasi Mitigasi Risiko dan Early Warning System
Dari sudut pandang regulasi dan pencegahan pelanggaran hukum, Ketua Umum DPN PERMAHI, Azhar Sidiq S, menekankan bahwa ekosistem koperasi yang sehat membutuhkan mitigasi risiko hukum sejak dini. Sengketa lahan, penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), hingga akuntabilitas tata kelola APBDes dan dana bantuan menjadi ranah konkrit tempat mahasiswa hukum dapat berkontribusi melalui edukasi serta pendampingan legal.
Sinergi penegakan hukum preventif ini sejalan dengan paparan Kepala Seksi II Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jambi, Ridwan Joni. Melalui optimasi intelijen yustisial dan program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa), Kejaksaan mendorong pendekatan pendampingan ketimbang represif dalam pengawasan program strategis Asta Cita termasuk penyelesaian legalitas lahan KDKMP di 231 desa serta pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan PIP.
Komitmen Kolaboratif Lintas Sektor
Pemerintah Daerah dan unsur TNI turut menegaskan komitmennya dalam mendukung keberhasilan program ini.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Jambi, Raden Jufri, menyatakan bahwa program KDKMP di 68 kelurahan di Kota Jambi akan disinergikan secara integratif dengan 11 Program Unggulan Kota Jambi untuk memperkuat ekonomi dari tingkat tapak.
Sementara itu, perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Nelliyati Hasibuan, serta perwakilan Kodim 0415/Jambi, Mayor Widi, menyepakati bahwa resolusi atas kendala ketersediaan lahan, khususnya di kawasan perkotaan memerlukan harmonisasi regulasi dan kolaborasi lintas lembaga secara berkelanjutan.
Melalui konsensus yang terbangun dalam seminar ini, PERMAHI Jambi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi Asta Cita secara kritis, konstruktif, dan berbasis kepastian hukum demi mewujudkan kemandirian ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. (*)
Penulis: Rifki
Editor: Redaksi