Jember, Obor Rakyat — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyatakan menolak rencana pembiayaan melalui utang daerah sebesar Rp786,573 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027.
Penolakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, Senin (7/9/2026).
Sebagai bentuk sikap politik, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan memilih tidak memasuki ruang rapat paripurna yang mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027.
Edi menegaskan, sikap tersebut bukan berarti fraksinya menolak pembangunan di Kabupaten Jember.
PDI Perjuangan, kata dia, tetap mendukung program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun, pembangunan dinilai tidak semestinya dilakukan dengan menambah beban utang daerah apabila masih terdapat ruang fiskal yang dapat dioptimalkan.
“Kami mendukung pembangunan, tetapi kami tidak sepakat apabila pembangunan harus ditempuh dengan jalan berutang yang pada akhirnya justru membebani fiskal daerah,” tegas Edi.
Soroti Tambahan Transfer Daerah
Salah satu alasan penolakan Fraksi PDI Perjuangan berkaitan dengan adanya tambahan transfer ke daerah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp223 miliar.
Tambahan tersebut terdiri atas dana transfer sekitar Rp151,6 miliar serta kekurangan pembayaran bagi hasil pajak (BPH) sekitar Rp71,5 miliar.
Menurut Edi, tambahan kapasitas fiskal tersebut semestinya terlebih dahulu dioptimalkan untuk mendukung pembangunan, terutama dalam menangani persoalan infrastruktur jalan yang masih menjadi kebutuhan masyarakat Jember.
“Dengan tambahan kemampuan fiskal tersebut, menurut kami Kabupaten Jember masih memiliki ruang untuk mengoptimalkan pendapatan dan pembiayaan pembangunan tanpa harus menambah utang,” ujarnya.
Selain transfer daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui rencana pemberlakuan kembali kebijakan parkir berlangganan.
Edi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah memproses tahapan regulasi untuk menghidupkan kembali kebijakan tersebut.
Parkir berlangganan direncanakan mulai diberlakukan paling lambat Oktober 2026.
Karena itu, menurut dia, proyeksi PAD 2027 perlu dihitung kembali secara realistis dengan mempertimbangkan potensi penerimaan dari kebijakan parkir berlangganan apabila seluruh tahapan regulasinya telah selesai.
“Kebijakan parkir berlangganan yang sedang diproses harus menjadi salah satu variabel dalam menghitung kemampuan fiskal daerah,” katanya.
Minta Belanja Seremonial Dievaluasi
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran. Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, sejumlah belanja dinilai perlu dievaluasi berdasarkan skala prioritas dan tingkat kemanfaatannya bagi masyarakat.
Salah satunya adalah belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, event, dan festival.
Meski demikian, Edi menegaskan pihaknya tidak serta-merta menganggap seluruh kegiatan tersebut tidak penting. Sebagian kegiatan, menurutnya, memiliki fungsi ekonomi, pariwisata, promosi daerah, kebudayaan, hingga menggerakkan sektor kreatif.
“Persoalannya bukan ada atau tidak adanya kegiatan tersebut, tetapi pada proporsi, skala prioritas, dan nilai kemanfaatannya bagi seluruh masyarakat Jember,” jelasnya.
Soroti Proyeksi PAD 2027
Lebih jauh, Edi menilai penyusunan KUA-PPAS 2027 perlu diperbaiki dari sisi logika fiskal.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya menghitung dan mengoptimalkan terlebih dahulu seluruh potensi pendapatan.
Setelah itu, kemampuan pendapatan tersebut dipertemukan dengan kebutuhan belanja untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit serta menentukan skema pembiayaannya.
Ia menyoroti proyeksi PAD 2027 yang disebut berada di angka sekitar Rp1,294 triliun. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target PAD 2026 yang berada di kisaran Rp1,36 triliun.
Kondisi tersebut, kata Edi, perlu menjadi perhatian sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan pembiayaan melalui utang.
“Jangan sampai belanja dan kebutuhan pembiayaan ditentukan terlebih dahulu, kemudian kekurangannya ditutup dengan utang. Sementara potensi pendapatan daerah sendiri masih bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Tak Masuk Ruang Paripurna
Atas sejumlah pertimbangan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menyatakan tidak menyepakati rencana utang daerah sebesar Rp786,573 miliar.
Sikap itu kemudian diwujudkan dengan tidak masuk ke ruang rapat paripurna DPRD Jember yang mengagendakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027.
Edi menegaskan, keputusan tersebut bukan bentuk ketidakhadiran dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD.
Ia menyebut seluruh anggota fraksinya tetap berada di gedung DPRD Kabupaten Jember.
“Kami tetap hadir di gedung DPRD Kabupaten Jember. Kami hanya mengambil sikap untuk tidak mengikuti rapat paripurna karena tidak ingin memberikan persetujuan terhadap kebijakan pembiayaan pembangunan melalui utang tersebut,” tegasnya.
Menurut Edi, keputusan Fraksi PDI Perjuangan merupakan sikap politik yang diambil secara sadar, terbuka, dan konsisten.
Pihaknya menegaskan tetap mendukung pembangunan Jember, namun meminta pemerintah daerah terlebih dahulu mengoptimalkan potensi pendapatan dan melakukan efisiensi belanja sebelum memilih skema pembiayaan melalui utang.
“Kami mendukung pembangunan Jember, tetapi kami tidak sepakat apabila pembangunan harus ditempuh dengan menambah utang daerah ketika pendapatan daerah sebenarnya masih dapat dioptimalkan,” pungkas Edi. (*)
Penulis: Maria Agustina
Editor: Redaksi