Bondowoso, Obor Rakyat — Integritas tata kelola keuangan Pemerintah Desa (Pemdes) Padasan, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, mendadak menjadi sorotan publik.
Langkah penegakan hukum oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Bondowoso yang mendatangi Kantor Desa Padasan pada Jumat (4/9/2026) hingga menjelang malam, memicu spekulasi mendalam di tengah masyarakat terkait pengelolaan anggaran desa.
Penyelidikan kepolisian tersebut diduga kuat berkaitan dengan ditemukannya indikasi penyimpangan administratif dan finansial yang krusial.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber warga setempat timbul dugaan bahwa alokasi Dana Desa (DD) yang seharusnya tersimpan di rekening resmi kas desa, justru dialihkan secara tidak sah ke rekening pribadi Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Padasan berinisial E.
”Kami selaku warga Desa Padasan bertanya-tanya, ada apa lagi dengan desa kami,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, Senin (7/9/2026).
“Saya mendapat informasi dari salah satu perangkat desa bahwa memang ada pengalihan uang dari rekening kas desa ke rekening pribadi,” lanjutnya.
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilayangkan jurnalis Obor Rakyat guna menerapkan prinsip perimbangan berita (cover both sides) justru mendapat resistensi.
Ketua BPD Padasan, E, menolak untuk ditemui secara langsung. Melalui pesan singkat berbasis aplikasi WhatsApp, E berdalih bahwa persoalan ini telah diserahkan dan ditangani oleh pihak Kecamatan Pujer.
”Sudah telepon Pak Nasar, tapi yang telepon Pak Nasar itu Pak Camat. Karena kami di bawahnya Pak Camat, maka kami mencari solusi lewat beliau,” dalih E melalui pesan tertulisnya.
Tak berhenti pada penolakan konfirmasi, E secara eksplisit menyampaikan larangan kepada insan pers untuk memublikasikan temuan tersebut ke ranah publik.
“Kalau sekiranya dimuat di media, mohon maaf tidak usah dulu,” tegasnya.
Sikap tertutup dan tindakan melarang publikasi karya jurnalistik tersebut mengindikasikan adanya upaya intimidasi secara halus serta perintangan terhadap fungsi kontrol sosial pers.
Secara yuridis, tindakan menghalang-halangi tugas peliputan pers merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers terancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Indikasi pengalihan anggaran publik ke rekening personal, jika terbukti merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang berpotensi melanggar UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Publik kini mendesak aparat penegak hukum, khususnya Tipikor Polres Bondowoso dan Inspektorat Kabupaten Bondowoso, untuk mengusut tuntas keterlibatan seluruh oknum yang terindikasi bermain dalam alokasi anggaran desa tersebut tanpa pandang bulu. (*)
Penulis: Syayudi
Editor: Redaksi